Ramai Guru Disebut Beban Negara, Pengamat Sentil Gaji Agggota DPR RI: Melek Mata Rp 3 Juta

Tak cuma gaji pokok, ada tunjangan yang membuat pendapatan bulanan anggota DPR RI melambung, seperti tunjangan suami/istri dan anak, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan rumah, tunjangan kendaraan, hingga dana reses.

Salah satu yang belakangan ini disorot adalah adanya tunjangan rumah yang besarannya mencapai Rp 50 juta, sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang dihapus.

Tunjangan rumah Rp 50 juta sesuai kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Setjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024.

Untuk tunjangan rumah ini saja, negara harus menggelontorkan dana fantastis untuk satu masa periode anggota DPR RI.

Mengingat total ada 580 anggota DPR RI periode 2024-2029, tunjangan ini diperkirakan dapat menghabiskan Rp 1,74 triliun selama 5 tahun masa jabatan mereka, dengan rincian Rp 50 juta x 60 bulan x 580 anggota DPR RI.

Sementara itu, jika ditotal, maka take home pay atau penghasilan seorang anggota DPR RI saat ini setiap bulannya bisa menembus lebih dari Rp1 00 juta, atau jika dirinci, bisa mendapat kurang lebih Rp 3 juta sehari dalam sebulan.

Baca juga: Viral Gaji DPR RI Mencapai Rp100 Juta, Ini Perbandingan dengan Gaji DPR Malaysia dan Singapura

Kritik Tajam Pengamat

Dikutip dari tayangan Tribunnews On Focus yang diunggah pada Senin (25/8/2025), Efriza menilai besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR RI merupakan kado hadiah HUT RI ke-80 yang sangat tidak masuk akal.

Ia memaparkan poin-poin mengenai gaji dan tunjangan DPR RI yang tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, perbandingan dengan pendapatan guru atau dosen per bulan, hingga kondisi rakyat yang kesulitan mendapat pekerjaan dan digempur naiknya harga barang kebutuhan pokok.

"Ini adalah hadiah kemerdekaan kita yang saya rasa benar-benar sangat tidak masuk akal," ujar Efriza.

"Pertama tidak masuk akalnya, efisiensi tapi anggota dewannya take home pay-nya luar biasa sampai 100 juta," sambungnya.

"Berikutnya adalah berbicara tidak adanya rumah dinas, tapi apa yang didapatkan oleh mereka tanpa adanya pengawasan," tambahnya.

"Yang ketiga, ini yang menarik, di tengah gonjang-ganjing, [atau hoaks, red.] perdebatan, soal statement-nya Menteri Keuangan RI soal guru dan dosen," tutur Efriza.

"Guru dan dosen itu dianggap beban negara padahal dia bekerja untuk masyarakat. Dan 36.000 guru dan dosen kalau ditotal dengan gajinya 4 juta, ternyata kalah dengan wakil rakyatnya yang luar biasa, sidang [saja] tidak pernah hadir," imbuhnya.

"Kita tahu dalam hal ini, mewakili masyarakat juga tidak terdengar suaranya, tapi melek mata dia mendapatkan 3 juta," lanjutnya.