Demo Hari Ini, 10 Ribu Buruh dari Berbagai Kota Kepung DPR RI

"Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said Iqbal, dalam keterangannya.

SERAMBINEWS.COM - Ribuan buruh dari berbagai wilayah Indonesia turun ke jalan dalam aksi nasional yang dipusatkan di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara, Hari ini, Kamis (28 Agustus 2025).

Aksi ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan diprakarsai oleh Partai Buruh serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Fakta Demo

Jumlah massa: Sekitar 10.000 buruh dari Jabodetabek mengepung DPR RI.

Puluhan ribu lainnya melakukan aksi serentak di kota-kota industri seperti Surabaya, Batam, Medan, dan Makassar.

Waktu & Lokasi: Dimulai pukul 10.00 WIB di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi juga berlangsung di berbagai provinsi secara serentak.

Pengamanan: KAI Commuter menyiagakan 154 personel keamanan di stasiun sekitar lokasi demo seperti Tanah Abang, Palmerah, Kebayoran, dan Karet.

6 Tuntutan Utama Buruh

Hapus sistem outsourcing dan tolak upah murah.

Stop PHK massal, bentuk Satgas khusus PHK.

Reformasi pajak perburuhan: Naikkan PTKP jadi Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon, THR, dan JHT.

Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.

Sahkan RUU Perampasan Aset untuk berantas korupsi.

Revisi RUU Pemilu untuk sistem pemilu 20295.

Baca juga: Besok, 10.000 Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana, Berikut 5 Tuntutannya

Dampak Lalu Lintas & Transportasi
Polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari Jalan Gatot Subroto dan sekitarnya.

Jalur KRL Tanah Abang–Palmerah berpotensi ditutup jika kondisi tidak kondusif.

Demo ini menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pekerja dan bentuk desakan agar DPR segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ketenagakerjaan.

Demo kali ini bertajuk Hostum, apa itu?

Hostum yakni Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.

Aksi Hostum ini merupakan respons terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak pada pekerja. 

Aksi nasional bertajuk Hostum ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.

"Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said Iqbal, dalam keterangannya.

Selain di Jakarta, aksi juga digelar serentak di berbagai kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan sejumlah daerah lain.

Latar Belakang Aksi "Hostum" Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi ini menjadi momentum untuk menegaskan sejumlah tuntutan, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. 

Pertama, buruh meminta pemerintah menaikkan upah minimum nasional 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.

"Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," jelas Said Iqbal.

Menurutnya, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1–5,2 persen.

"Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat," tegasnya.

Kedua, Said Iqbal menegaskan praktik outsourcing masih marak meski putusan MK sudah membatasi.

"Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas," ujarnya.

Dia juga menyinggung beban pajak yang semakin menjerat masyarakat.

Jumhur Hidayat Perintahkan 3 Juta Keluarga Besar Buruh anggota KSPSI Tidak Ikut Demo di DPR

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat memastikan 3 juta keluarga besar buruh di bawah organisasi naungannya menyatakan tidak akan terlibat dalam aksi demo besok.

"Saya sudah instruksikan kepada 3 juta keluarga besar buruh anggota KSPSI di seluruh tanah air untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu," kata Jumhur menjawab wartawan di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

KSPSI bersama sekitar 100 Federasi dan Konfederasi lainnya, lanjut Jumhur, sudah membuat draft untuk didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha.

Karena itu, demonstrasi itu adalah jalan akhir.

KSPSI adalah singkatan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, salah satu organisasi serikat pekerja terbesar dan tertua di Indonesia.

Didirikan pada 20 Februari 1973 dengan nama awal Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI)2.

Pada masa Orde Baru, FBSI menjadi satu-satunya serikat buruh yang mendapat dukungan resmi pemerintah

Kembali ke pernyataan Jumhur, menurutnya, kalau dialog saja masih bisa ngapain demo-demo.

"Jadi saya minta itu tidak dilakukan," tegasnya.

Terkait kemungkinan aksi buruh pada 28 Agustus nanti Jumhur menilai walau tidak murni gerakan buruh karena adanya keterlibatan partai politik di dalamnya, dia tetap mempersilahkan demo.

"Ini negara demokrasi silahkan saja bila mau mencari simpati," kata Jumhur datar.

Namun Jumhur menegaskan, bahwa pihaknya justru menerima undangan dari pemerintah, DPR, dan pengusaha untuk berdialog dulu. Karena itu, KSPSI justru sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk dialog itu.

"Jadi sekali lagi tidak ada buruh anggota KSPSI yang akan terlibat dalam aksi 28 Agustus mendatang, dan ini adalah perintah DPP," pungkas mantan kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI itu.

Baca juga: VIDEO - Viral! Massa Demo DPR Diciduk Polisi Saat Makan Mie di Jakpus

4.531 Personel Gabungan Amankan Aksi Buruh 28 Agustus 2025 di DPR
Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan ribuan personel terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran.

Rekayasa Lalu Lintas Seputar DPR 
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menuturkan pihaknya menyiapkan skenario rekayasa arus lalu lintas.

Terkait pengalihan arus lalu lintas lintas bersifat situasional tergantung jumlah massa yang hadir.

"Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, ini konsepnya masih sama jadi silakan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan undang-undang," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Dia menekankan pengalihan arus lalu lintas dilakukan apabila massa buruh sudah sampai memakan badan jalan.

"Kalau pun jumlah massa nya banyak, yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan kami akan melakukan pengalihan sifatnya situasional," ujar dia.

Mantan Kapolres Jakarta Pusat itu mengingatkan massa aksi untuk tidak masuk jalan tol.

Hal itu menyusul insiden yang terjadi kemarin hingga sempat bikin kemacetan panjang dan membahayakan pengendara.

Komarudin juga mewanti-wanti massa untuk berujuk rasa dengan tertib dan damai, jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.

Baca juga: Viral! Penangkapan Demonstran DPR oleh Polisi di Restoran Mie, Pengunjung Pasang Badan

Respons DPR
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah mengetahui pada 28 Agustus 2025 akan ada aksi unjuk rasa dari kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Dasco, aksi dari kelompok buruh itu ingin agar ada revisi UU soal buruh.

"Menyikapi keputusan MK, yang ingin agar undang-undang perburuhan itu dikeluarkan dari Omnibus Law," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Pada dasarnya, dia memastikan DPR RI menaati keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Namun, DPR RI memerlukan waktu untuk menyiapkan revisi undang-undang tersebut.

Dia mengatakan, penyampaian aspirasi itu sudah dijamin oleh undang-undang.

Di sisi lain, penyampaian aspirasi itu memiliki cara-cara yang juga diatur oleh undang-undang.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI yang juga Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengingatkan para buruh yang akan menggelar aksi di depan Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (28/8/2025) agar menjaga jalannya demonstrasi tetap damai.

Menurutnya penyampaian aspirasi akan lebih mudah diterima jika dilakukan dengan cara-cara yang baik. 

“Yang penting mohon dijaga agar tidak merusak fasilitas umum, tidak anarkis. Karena aksi itu justru akan sampai pesannya kalau dilakukan dengan baik,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Sarmuji menekankan bahwa kerusakan terhadap fasilitas umum hanya akan merugikan masyarakat luas. 

Apalagi, kata dia, sarana publik dibangun dengan dana yang bersumber dari pajak rakyat.

Lebih jauh, Sarmuji berharap aksi tidak menimbulkan benturan antarwarga maupun gesekan dengan aparat. 

“Karena kadang-kadang kan kalau tidak bisa terkendali justru pesan yang ingin disampaikan kadang-kadang justru tidak sampai, yang sampai hanya drama-dramanya saja,” ucapnya.

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hari ini 10.000 Buruh Demo di DPR Usung Aksi Hostum, Apa Itu? ,