Baca tanpa iklan
Saat ini terdapat 223 PSN yang total investasinya mencapai Rp 4.150 triliun. Dari jumlah tersebut, beberapa PSN berada di Aceh, yaitu pembangunan jalan tol ruas Banda Aceh-Sumatera Utara, Bendungan Keureto di Aceh Utara, Bendungan Rukoh di Pidie, Bendungan Tiro di Pidie, Bendungan Paya Guci di Aceh Barat, pembangunan jaringan Irigasi Jambo Aye Kanan di Aceh Timur, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Sebelumnya mencuat informasi terhadap PSN yang progresnya tidak berjalan maju terancam akan dicoret. Nah, bagaimana nasib keeman PSN yang berada di Aceh. Kecuali jalan tol, kelima PSN lainnya saat ini masih dalam proses pembebasan lahan. Parahnya, hingga saat ini ada proyek yang lahannya belum semeter pun bisa dibebaskan oleh pemerintah dan pihak terkait.
Proyek itu adalah Bendungan Tiro di Pidie. Khusus proyek Bendungan Tiro, proses pembebasan lahan sudah dilakukan sejak Bupati Pidie sebelumnya, Sarjani Abdullah, namun hingga kini belum terlaksana pembebasan lahan. Padahal, proyek itu hanya membutuhkan lahan seluas 452,77 hektare. Sedangkan pelaksanaan proyek direncanakan dimulai tahun 2018-2023.
“Yang dibebaskan masih nol, masih seperti semula,” kata Kepala Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Adrian. “Penyebabnya, karena mungkin masih di masyarakat juga. Namun demikian, kami tetap berupaya,” lanjutnya saat memaparkan progres pembebasan lahan untuk Bendungan Tiro.
Dia jelaskan bahwa proses pembebasan lahan sudah dilakukan sejak Gubernur Aceh sebelumnya, dr Zaini Abdullah dan Bupati Pidie sebelumnya, Sarjani Abdullah. Sebenarnya, kedudukan bendungan ini sangat penting karena sebagai penyuplai air untuk Bendungan Rukoh yang berada di hilir.
“Dari kementerian kami pun sangat berharap, kedua bendungan ini tidak pernah dicoret dari PSN,” ujar dia. Tetapi, harapan tersebut tidak sebanding dengan fakta di lapangan. Hingga berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi, belum semeter pun lahan untuk Bendungan Tiro yang dibebaskan, padahal sumber dana proyek itu dari APBN.
Dalam diskusi kemarin, Adrian juga menegaskan saat ini pihaknya belum menerima surat pembatalan PSN di Aceh. Beberapa proyek yang masuk PSN, katanya, saat ini sedang berjalan. Penegasan itu menjawab pemberitaan sebelumnya yang disampaikan Adli Abdullah terkait ancaman akan dicoret PSN di Aceh jika progresnya tidak ada atau masih dalam tahapa penyiapan.
Nada yang sama juga disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata. “Bahkan, kemarin ada rapat koordinasi dengan judul pertemuannya Pembahasan Percepatan PSN, jadi bagaimana dibatalkan? Tidak ada opsi penghentian PSN, informasi itu berdampat tidak baik untuk Aceh,” katanya.
Sementara itu, M Adli Abdullah menyampaikan bahwa sebenarnya informasi itu sifatnya sangat internal, tapi sudah dipublikasi. Meski demikian, dia meminta semua pihak agar tidak mempermasalahkan ancaman itu. Hal yang perlu dipikirkan saat ini adalah bagaimana PSN untuk Aceh tidak dicoret jika dilakukan evaluasi, misalnya oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).(mas)