Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia kembali berdatangan ke ibu kota Jakarta.
Kedatangan mereka dalam rangka menghadiri acara Reuni 212 di Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018).
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut Reuni 212 yang akan digelar, Minggu (2/12/2018) tidak ada unsur politik.
Baca: Jelang Reuni Akbar Alumni 212, Ini Imbauan Lengkap Habib Rizieq Shihab
Baca: Peringatan Satu Tahun Aksi 411, Ini Pesan Pimpinan FPI Habib Rizieq untuk Alumni 212
Dia mengatakan acara tersebut merupakan wujud memperjuangkan keadilan untuk umat Islam.
Hal tersebut juga sekaligus membantah pernyataan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang menilai Reuni 212 adalah gerakan oposisi politik.
"Kepentingan untuk memperjuangkan keumatan umat Islam, tujuannya memperjuangkan keadilan untuk umat Islam, tidak lebih tidak kurang, nggak ada hubungan politik," ucap Natalius dalam diskusi 'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?', di Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018).
Baca: Sekjen PDIP Menduga Reuni 212 Sebagai Ajang Kampanye Terselubung Pasangan Calon di Pilpres
Baca: Inilah Akhlak Islam, Aksi 212 Tak Satu Daun Pun Jatuh
Menurut eks komisioner Komnas HAM itu, umat Islam kini merasa tidak menerima keadilan dari pemerintah.
Untuk itu, Pigai menilai melalui gerakan itulah umat Islam yang merasa belum mendapatkan keadilan menyampaikan pendapatnya.
"Dulu Islam jadi bagian pemerintah, jika pemerintah tidak bisa memberikan keadilan ke umat Islam, berhak dong menyampaikan tuntutannya, harapan keadilan untuk kebaikan bangsa dan negara," jelasnya.
Baca: Reuni 212 Besok, Panitia Sarankan Jokowi Tak Hadir, Ini Alasannya
Baca: IKAT Aceh dan Pemkab Aceh Tengah Gelar Pelatihan Tahsin Alquran Metode Awsat
Pigai menambahkan Reuni Akbar 212 hanya momentum umat Islam kembali berkumpul dan bereuni memperingati aksi 2 Desember 2016 lalu.
Menurutnya reuni kali ini dilaksanakan kebetulan saat tahun politik sehingga banyak anggapan gerakan itu untuk kepentingan politik.
"Tidak ada kaitannya dengan gerakan politik karena kebetulan di tahun politik. Ini hanya sekadar Reuni 212 kebetulan terjadi pada besok," pungkasnya.
Baca: Reuni Akbar 212, 80 Persen Pesertanya Disinyalir Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Baca: Selain Melakukan Pengejaran terhadap Napi yang Kabur, Polisi Juga Lakukan Hal Ini
Sebelumnya, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai Reuni Akbar 212 merupakan gerakan oposisi politik.
"Gerakan 212 telah menjadi gerakan oposisi politik yang ingin memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada pilpres 2019. Dengan kata lain, Reuni 212 yang akan digelar esok merupakan murni oposisi politik untuk melawan pemerintahan saat ini," ucap Boni.
Izin Reuni 212 di Monas