Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, MEDAN - Ratusan orang yang tergabung dalam Romo Center yang dikelola oleh anggota DPR RI, Muhammad Syafi'i berunjuk rasa di kantor Wali Kota Medan, Jumat (1/3/2019).
Unjuk rasa yang juga diikuti pria yang akrab dipanggil Romo Syafi'i tersebut disebut aksi untuk menjaga, mengawal pemilu damai yang akan berlangsung 17 April 2019 yang akan datang.
"Saudara-saudara, mari kita kawal pemilu April mendatang. Saudara-saudara mari kita lawan ke dzoliman ini. Takbir," ucap pria dari atas kendaraan yang dipergunakan pendemo.
Tampak para pendemo turut membawa bendera tauhid, bendera Indonesia dan spanduk yang berisi tuntutan massa, serta berteriak-teriak 'Allahu Akbar' disertai ucapan melawan kedzoliman
"Lawan kedzoliman, lawan, lawan," ucap massa.
Para pengunjukrasa pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
Kemudian Jangan mau diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu dan pejabat-pejabat tertentu sehingga bisa menimbulkan kisruh dalam pemilu 2019.
"Jangan terpengaruh dengan bujuk rayu dan iming-iming dari tim-tim khusus yang membawa pesan atau paket-paket tertentu atau hadiah-hadiah," teriak koordinator pengunjukrasa.
Menurut mereka kegiatan ini seperti itu merendahkan nilai kemanusiaan dan menghancurkan kualitas demokrasi kita. "Sikap kita adalah, menuntut untuk pemko agar tidak memihak," teriak para pengunjukrasa.
Saat berunjuk rasa Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi'i turut berorasi.
Dalam orasinya dia mengingatkan Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto untuk menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi dan UU, yaitu UU no 34/2004 tentang Tentara Negara Republik Indonesia (TNI).
Di mana, pada pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan politik praktis.
"Terima kasih TNI karena berpegang kepada UU dalam menjalankan tugas," kata Romo.
Lalu, Romo menyebut UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Di mana, pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa polri bersikap netral dalam kegiatan politik dan tidak melibatkan diri di dalam kegiatan politik praktis.