Baca tanpa iklan
"SD hingga SMP itu wewenang Bupati, SMA Sederajat Gubernur, kementrian itu pusat atau Kementrian. Jadi, AKN itu bukan kewenagan kita, tapi pusat, kita hanya mensupport dana," ujar Akmal Ibrahim.
Meski begitu, kata Akmal, sejak dilantik sudah menganggarkan dana sebesar anggaran Rp 3 miliar untuk mensupport AKN tersebut.
Persoalannya sekarang, tambah Akmal, apakah uang itu bisa dicairkan atau tidak, mesti dilihat dulu aturannya.
"Agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku, karena peraturan mentri pemerintah tidak boleh membayar SPP mahasiswa secara berturut-turut," katanya.
Begitu juga persoalan mahasiswa tidak bisa wisuda, sebutnya, itu terganjal iuran SPP masih menunggak sekitar Rp 700 juta belum disetor ke Payakumbuh selaku pengelola.
"Perlu saya tegaskan kembali, pemerintah sudah mensupport dana sebesar Rp 3 miliar, kalau hari ini bisa dicairkan, langsung cair, tapi ini masih kita kaji. Biar ini terbuka, kalian (para mahasiswa AKN) boleh ikut dengan tim dan membahas persoalan ini," sebutnya.
Meski begitu, Akmal terus berupaya agar AKN berfungsi kembali, dan telah memerintahkan Wakil Bupati, Sekda Abdya, Asisten dan pengurus AKN untuk datang langsung ke Payakumbuh agar masalah AKN di Abdya tidak berlarut-larut.
"Kalau diminta garansi kapan AKN akan selesai, kami tidak bisa memberikan kepastian. Kalau diminta bantu, sampai hari kiamat pun akan kami bantu," tegasnya.
Meski begitu, Akmal meminta para mahasiswa bersabar hingga menunggu hasil pertemuan yang dilakukan utusan Pemkab Abdya ke Payakumbu.
"Apakah lanjut atau tidak, yang pasti saya tidak mau, dengan menyerahkan hibah ini, orang akan masuk penjara," ujarnya.(*)