Baca tanpa iklan
Secara pribadi, alumnia STIE Medan ini berhasil meraup suara terbanyak di dapilnya.
Kini, Srikandi partai besutan Amien Rais ini bakal duduk di DPRK Subulussalam bahkan menjadi salah satu unsur pimpinan lembaga perwakilan rakyat tersebut.
Ditanya setelah dilantik menjadi wakil rakyat, Dewi berjanji ke depan akan mengawal segala kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah setempat untuk pro terhadap kesetaraan gender.
Baca: Ketiga Sepeda Motor Tabrakan di Peusangan Bireuen Tanpa Plat Nopol
Baca: 14 Tahun Damai Aceh, Forkab Aceh Barat Adakan Doa
Baca: UEFA Umumkan Tiga Kandidat Pemain Terbaik Eropa, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Virgil Van Dijk
Menurut Dewi, Subulussalam sebenarnya telah memiliki qanun soal pengarusutamaan gender nomor 21 tahun 2010.
Namun menurutnya hal ini perlu didorong agar bisa diimplementasikan lagi.
Padahal, kata Dewi, dulu di tahun 2012, perempuan di Kota Subulussalam dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program melalui Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena).
”Sayangnya kegiatan itu hanya sekali setelahnya nyaris tak pernah ada, ini sangat miris padahal qanun pengarusutamaan gender telah ada,” ujar Dewi.
Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.
“Oleh karena itu, proses perencanaan dan penganggaran harus responsif gender,”ujar Dewi
Karenanya, Dewi meminta komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Sebab, selama ini pengambil keputusan seringkali tidak menyadari bahwa keputusan/kebijakan bersifat netral gender.
Artinya, lanjut Dewi, hanya memperhatikan sudut pandang tugas dan fungsi dari sebuah instansi atau prioritas nasional tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Dewi juga menyampaikan program responsif gender yang berusaha mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki.
Begitu pula dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
Baca: Pemerintah Aceh Minta Polisi Usut ‘Dendeng Babi Cap Kelinci Aguan’
Baca: 5.000 Ha Tanah Diusul untuk Korban Konflik, BPN: Saat Ini Sedang Proses Aceh Utara dan Aceh Timur
Baca: Sang Ayah Larang Dinar Candy Pacaran dengan Bule, Haji Acep Ingin Jodoh Putrinya seperti Ustaz
Dewi mencontohkan pembangunan fasilitas publik yang sejatinya memperhatikan kebutuhan perempuan.