Baca tanpa iklan
Samsul Bahri alias Tiyong akhirnya bersedia memberikan pernyataan terkait pemberhentian dirinya dari ketua harian. Ia menegaskan masih sebagai ketua harian partai dan membantah semua tudingan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA, Irwandi Yusuf, yang menyebut dirinya sering membuat gaduh.
Berikut hasil wawancara eksklusif Tiyong dengan wartawan Serambi Indonesia, Masrizal bin Zairi di Kantor Serambi Indonesia, Desa Meunasah Manyang, Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Sabtu (24/8).
Kenapa Anda tidak terima dengan keputusan Irwandi?
Saya bukan tidak terima, tetapi (keputusan itu) sesuai tidak dengan mekanisme? Andai sesuai dengan AD/ART partai, kita terima. Ini permasalahannya, ketika saya diberhentikan dari ketua harian tidak sesuai dengan AD/ART PNA.
Di sini bukan bicara ambisi untuk jadi ketua harian. Mekanismenya ada yang dilanggar, itu saja. Kalau memang dia menginginkan saya tidak ada di situ (ketua harian), kenapa dia tidak minta saya mundur saja? Saya siap mundur, tidak masalah. Kenapa (dilakukan) dengan cara seperti ini, dengan alasan yang dicari-cari?
Mekanisme seperti apa?
Mekanisme pemberhentian yang jelas. Ini ada AD dan ada ART, yang kedua itu terikat. Di anggaran dasar ada wewenang ketua umum untuk memberhentikan ketua-ketua, wakil ketua, sekjen, dan lain-lain. Juga terikat di ART, memberhentikan para ketua, wakil ketua, sekjen dan lain-lain melalui rapat pleno partai dan dibawa ke rapat pimpinan pusat (rapim). Ada nggak dilakukan rapat pleno partai? Ada nggak dibawa ke rapim? Itu saja.
Artinya Anda masih ketua harian?
Pemberhentian itu ada mekanismenya. Pertanyaannya sekarang, pemberhentian saya itu sah atau tidak? Saya koordinasi dengan Menkumham, katanya secara administrasi hukum pemberhentian ini tidak sah. Kalau (dilakukan) pemberhentian, dia (Irwandi) harus mengubah notaris. Ketua harian dan sekjen baru (juga) belum bisa menandatangai surat secara administrasi hukum, karena di notaris masih saya sebagai ketua harian dan masih Miswar Fuady sebagai sekjen.
Persoalannya sekarang Muharram sebagai sekjen baru. Muharram sampai sekarang belum jadi anggota Partai Nanggroe Aceh. Ketika Irwandi bilang dia adalah kader partai, itu (kader) Partai Nasional Aceh. Setelah kongres, tidak ada lagi Partai Nasional Aceh, tetapi Partai Nanggroe Aceh dan ini yang terdaftar di Kemenkumham. Kita juga ada mendaftar di Silon KPU, ada nama-nama anggota partai dan pengurus partai, ada tidak nama Muharram di situ? (Selain itu) Salah satu syarat menjadi kader partai, (harus) ada KTA PNA. Ada tidak Muharram memiliki kartu itu? Kecuali dia buat kemarin, (tetapi) setahu saya tidak ada.
Bukannya dulu Anda sudah mengajukan surat pengunduran diri?
Masalah surat pengunduran diri, memang (pengunduran diri) pertama saya mengajukan secara pribadi dengan alasan saya fokus ke DPRA. Karena selama jadi ketua harian, ketua umum (Irwandi) tak pernah buat rapat satu kalipun, hingga semua beban ke saya, makanya saya memutuskan berhenti.
(Pengunduran diri) Kedua, itu atas permintaan DPW Bireuen. Kemarin ada masalah di DPW Bireuen. Saya bilang, saya tidak mencalonkan diri pada Pileg karena saya ketua harian, saya harus turun ke seluruh daerah dalam rangka konsolidasi partai. (Tetapi) mereka menginginkan saya maju, kalau tidak, semua caleg (PNA) di Bireuen tidak akan maju. Solusinya ada dua, mundur dari ketua harian atau tidak maju caleg. Orang ini (DPW Bireuen) sepakat saya mundur dari ketua harian, makanya surat itu DPW yang buat dan yang antar (surat) ke BW (Bang Wandi) dari DPW Bireuen, bukan orang DPP.
Setelah Irwandi di tangkap, saya diminta oleh DPP (kembali sebagai ketua harian), tapi saya tolak karena saya sudah mundur. Akhirnya DPP buat rapat, setelah itu DPP dan hampir seluruh DPW datang ke rumah saya, meminta saya memimpin lagi sebagai ketua harian. Saya bilang saya sudah mundur. “Jangan, surat mundurnya Pak Tiyong belum kami proses” jawab DPP. Kalau begitu permintaan orang ramai, nggak apa-apa saya jabat lagi ketua harian.
Menurut Irwandi, Anda sering buat gaduh?