Baca tanpa iklan
Laporan Masrizal I Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Irwandi Yusuf angkat bicara soal pemberhentian dirinya dari Ketua Umum (Ketum) Partai Nanggroe Aceh (PNA) oleh majelis tinggi partai tersebut.
Menurut Irwandi, Majelis Tinggi Partai (MTP) PNA tak berwenang memberhentikan ketua umum.
Sehingga ia tak menganggap putusan itu ada.
Hal tersebut disampaikan Irwandi dari dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, melalui kuasa hukumnya, Sayuti Abubakar SH MH, kepada Serambinews.com, Jumat (6/9/2019).
Baca: Polisi Gagalkan Pengiriman 10 Paket Ganja dalam Kemasan Kopi, Pelaku Dipancing Saat Ambil Resi
Baca: 5 Fakta Jokowi Resmikan Pabrik Esemka, Muncul Tahun 2012 hingga Pengembangannya Sempat Mandek
Baca: BREAKING NEWS - Hotel Pemain Persiraja Diserang, Suporter Cilegon Sempat Dikurung dalam Stadion
"Bang Max (Muksalmina alias Irwansyah, Ketua MTP PNA), baca baik-baik AD/ART apa kewenangan majelis tinggi partai dan apa kewenangan ketua majelis partai?," kata Irwandi melalui Sayuti.
"Ada tidak tertulis di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau di undang-undang partai politik. Di situ ada nggak kewenangan (majelis tinggi partai memberhentikan ketua umum). Kalau ada, baru dilaksanakan," kata Irwandi dalam bahasa Aceh.
Seperti diberitakan kemarin, rapat khusus MTP PNA di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Kamis (5/9/2019), menghasilkan beberapa keputusan penting.
Satu di antaranya adalah memberhentikan Irwandi Yusuf dari posisi ketua umum partai itu.
Irwandi menyatakan, tidak ada kewenangan MTP memberhentikan ketua umum.
Oleh sebab itu, Irwandi memilih tak merespons keputusan MTP karena tidak sah dan ia menganggap dirinya masih sebagai ketua umum PNA.
"Alhamdulillah, sekarang Allah sudah membuka semua masalah di tubuh PNA. Apa saja niat-niat tidak baik sudah terbuka semua. Selama ini ada orang-orang yang berniat kudeta saya, juga sudah terbuka," pungkas Irwandi. (*)