Baca tanpa iklan
Guru Besar LIPI Sebut Orang Istana Tak Setuju Perppu KPK: Apa Mereka Deal dengan Koruptor
SERAMBINEWS.COM - GURU Besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mempertanyakan apakah orang dekat Jokowi ingin membunuh KPK?
Orang dekat Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi terkesan menghalang-halangi Presiden yang ingin menerbitkan Perppu UU KPK.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi salah satu cara untuk mengatasi pelemahan terhadap KPK.
Perppu UU KPK saran sejumlah tokoh saat bertemu dengan Presiden Jokowi pada 26 September 2019 lalu menyusul unjuk rasa mahasiswa di sejumlah tempat di Indonesia.
Prof Syamsuddin Haris, guru besar politik LIPI, mempertanyakan komitmen sejumlah orang dekat Presiden Jokowi dalam penangan korupsi di Indonesia.
"Kenapa ya orang2 di lingkar istana akhir2 ini terkesan turut mendesak Presiden @jokowi agar tidak terbitkan Perppu @KPK_RI," ujar Syamsuddin Haris melalui akun twitternya.
Prof Syamsuddin Haris bertanya, apakah orang dekat Jokowi ingin membunuh KPK dan melakukan kesepakatan dengan para koruptor.
"Jika ya, ini benar2 mprihatinkan. Smoga mata-hati pak Jokowi berpihak pd kepentingan bangsa kita," ujar Syamsuddin Haris.
Baca: Marc Marquez, Si Baby Alien Juara Dunia MotoGP 2019 di Sirkuit Internasional Chang, Thailand
Baca: Seorang Anggota DPRD Ditangkap Atas Kasus Dugaan Ijazah Palsu, Ini 4 Faktanya
Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju Jokowi terbitkan Perppu UU KPK dan menyarankan yang tak setuju lakukan judicial review. (photocollage/wartakotalive.com/tribunnews.com/kompas.com)
Simak status lengkap Prof Syamsuddin Haris berikut ini.
Syamsuddin Haris @sy_haris: Kenapa ya orang2 di lingkar istana akhir2 ini terkesan turut mendesak Presiden @jokowi agar tidak terbitkan Perppu @KPK_RI.
Apakah mereka ada deal dgn para koruptor yg mau mbunuh KPK? Jika ya, ini benar2 mprihatinkan. Smoga mata-hati pak Jokowi berpihak pd kepentingan bangsa kita.
Pernyataan Syamsuddin Haris ini tidak jelas ditujukan kepada siapa karena hanya menyebut orang di lingkar istana tak setuju Jokowi terbitkan Perppu UU KPK.
Tetapi sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah salah satu pihak yang tidak sependapat adanya Perppu UU KPK tersebut.