Baca tanpa iklan
“Kita sudah koordinasikan dengan KP3 Provinsi Aceh, dan segera turun ke Abdya untuk mengambil sampel pupuk tersebut untuk diuji kandungannya di laboraturium,” ujar Nasruddin.
Seperti diberitakan, Anggota DPRK Abdya, Julinardi mendesak Pemerintah Kabupaten setempat untuk mengaktifkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
Desakan ini sehubungan beredar pupuk NPK nonsubsidi diduga palsu di beberapa lokasi di Abdya, sehingga sangat merugikan kalangan petani.
“Kita mendesak Pemkab Abdya untuk mengaktifkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida,” kata Julinardi kepada Serambinews.com, Rabu (9/10/2019).
Menurutnya, seuai ketentuan dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI bahwa KP3 dibentuk di provinsi dan kabupaten kota.
Sekda Kabupaten bertindak sebagai Ketua KP3, sedangkan anggotanya selain dari instansi terkait, juga masuk unsur dari kepolisian dan kejaksaan.
“Namun, KP3 Kabupaten Abdya seperti tak terdengar aktivitasnya, sementara pupuk NPK yang diduga palsu beredar di sejumlah lokasi. Apakah KP3 di Abdya belum dibentuk atau bagaimana, kita tak tahu,” kata Julinardi.
Julinardi menyarankan jika memang belum dibentuk, maka agar segera dibentuk sesuai ketentuan UU. (*)