Baca tanpa iklan
"Lho namanya demo, dijamin konstitusi," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan sambil tersenyum, seperti dilansir oleh Kompas.com.
Panglima-Kapolda Larang Demo Saat Pelantikan Presiden, Jokowi tak Permasalahkan
SERAMBINEWS.COM - Pelantikan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amien sebagai Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024 tinggal 4 hari lagi, yakni Ahad (20/10/2019) pekan ini.
Namun, ada pernyataan dari para petinggi negara yang kontradiktif.
Jokowi membolehkan demo sementara Pangdam Jaya dan Kapolda Jaya melarang demo.
Beberapa waktu lalu, Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengeluarkan ultimatum bahwa tidak akan ada aksi demonstrasi saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf, 20 Oktober 2019.
Karena itu menurutnya apabila ada unjuk rasa pada hari pelantikan presiden masuk kategori ilegal.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat kordinasi pengamanan pelantikan presiden bersama sejumlah lembaga negara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
"Sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses, sehingga kalaupun ada unjuk rasa itu bahasanya, tidak resmi atau ilegal," kata Eko.
• Pemkab Aceh Selatan Sudah Siapkan Kantor Untuk UKK Imigrasi Tapaktuan, Urus Paspor jadi Lebih Dekat
Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan izin unjuk rasa tidak akan diberikan selama 6 hari mulai dari 15 hingga 20 Oktober 2019.
"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan.
Mulai besok sudah diberlakukan sampai iya (tanggal 20). Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi kita," katanya.
Nah, Rabu (16/10/2019), Presiden Jokowi yang akan dilantik, justru tidak mempermasalahkan bila ada demonstrasi saat dirinya dilantik.
"Lho namanya demo, dijamin konstitusi," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan sambil tersenyum, seperti dilansir oleh Kompas.com.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi seusai menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
• Kelompok Bersenjata Papua Tembaki Helikopter di Kabupaten Puncak, Begini Nasib Pilot dan Penumpang
Sampai dua kali
Pernyataan bahwa demonstrasi tidak dilarang bahkan diucapkan Joko Widodo sampai dua kali.
Kendati tidak dilarang, saat disinggung oleh media ihwal larangan dari pihak kepolisian, Jokowi berujar untuk menanyakan hal tersebut pada Kapolri.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang berada di samping Jokowi turut menimpali.
Menurutnya, acara pelantikan yang akan diselenggarakan ini diharapkan dapat berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun.
"Makanya kami imbau kepada adik- mahasiswa, kepada seluruh masyarakat Indonesia agar ikut menjaga kekhidmatan karena kesuksesan acara pelantikan presiden ini akan memberikan pesan positif kepada dunia internasional dan itu akan membantu perekonomian kita," kata Bambang.
• Segera Rilis Di Indonesia, Simak Perbandingan Spesifikasi Realme XT vs Redmi Note 8, Pilih Mana?
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan TNI Angkatan Darat menyiapkan seluruh kekuatannya untuk pengamanan pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019.
Kekuatan tersebut berasal dari TNI AD di seluruh Indonesia dan juga Satuan Teritorial dan Badan Pelaksana.
Mengutip dari Tribunnews, Andika mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat akan fokus dan berjaga untuk mengamankan pelantikan tersebut.
"Berapapun yang diminta kita siap. Kita sudah minta semua satuan fokus kepada operasi pengamanan dalam menghadapi event minggu ini (pelantikan Presiden)," kata Andika di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2019), seperti dilansir Tribunnews.com.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan siap untuk melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Diketahui, pihaknya juga telah melakukan sejumlah rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, jajaran Badan Intelijen Negara (BIN), serta MPR RI.
• Sekda Pijay Sebut Pengadaan Mobil Dinas Untuk Menjaga Marwah Daerah
Suasana sidang paripurna Pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, 20 Oktober 2014. The Jakarta Post/Seto Wardhana)
Dikutip dari Kompas.com, Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono menyampaikan bahwa sesuai instruksi yang diberikan kepada pihak Kapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya, pemberitahuan adanya aksi unjuk rasa mulai besok hingga hari pelantikan tidak akan diproses.
“Hingga tanggal 20 Oktober 2019, pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses sehingga kalaupun ada yang unjuk rasa, bahasanya tidak resmi atau ilegal,” kata Mayjen Eko.
Pengunjuk rasa juga tidak diperbolehkan untuk mendekati Gedung DPR/MPR RI.
“Tidak ada yang spesifik, kami hanya imbau para pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR RI. Mari kita saksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara khidmat,” imbaunya.
Hal tersebut dimaksudkan agar situasi tetap kondusif jelang dan saat pelantikan berlangsung.
“Kami hormati keputusan itu karena akan banyak utusan negara yang akan hadir. Mulai Selasa (15/10/2019) kami sudah berlakukan.
Setelah tanggal 20 Oktober aspirasi akan boleh disampaikan kembali, mari kita hormati itu,” terang Kapolda Metro Jaya, dikutip dari Kompas.com.
Jelang hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, sejumlah rencana telah disiapkan.
Diketahui, Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya sebagai Presiden RI periode 2019-2024 di Istana Merdeka usai dilantik pada 20 Oktober 2019.
"Direncanakan, ada panggung di Istana Merdeka dan Jokowi akan pidato selama 10 menit. Walaupun tidak terlalu panjang, tapi itu yang pertama sebagai Presiden terlantik," ujar Ketua Pengarah Syukuran Inagurasi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019), seperti dilansir Kompas.com.
Namun, sebelum menyampaikan pidato, rencananya Jokowi-Maruf Amin akan diarak terlebih dahulu dari Patung Kuda di kawasan Monas ke Istana Merdeka.
Hal tersebut akan dilakukan setelah resmi dilantik di Gedung DPR/MPR pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Ketua Pelaksana Syukuran Inagurasi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Andi Gani Nena Wea menjelaskan, Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan didampingi istri masing-masing, yakni Iriana Jokowi dan Wuri Estu Handayani akan diarak setelah pelantikan selesai.
"Pelantikan Presiden akan diadakan jam 14.00 WIB. Kemungkinan besar akan makan waktu sampai jam 16.00 WIB. Setelah itu, Presiden dan Wakil Presiden gerak ke Istana Merdeka dengan ibu negara," kata Andi Gani, dikutip dari Kompas.com.
Panitia juga telah menyiapkan acara gelar budaya yang digelar di sekitar lokasi arak-arakan sejak pukul 12.30 WIB.
Dilansir Kompas.com, setidaknya akan ada enam panggung di sepanjang kawasan tersebut yang menampilkan parade budaya dari 34 provinsi.
"Acara syukuran terbuka untuk umum. Siapapun boleh datang. Panggung-panggung itu kanalisasi massa dengan jumlah hampir 1 juta orang. Acara murni inisiatif dari pendukung Jokowi," kata Budi Arie.
Selain itu, Andi Gani juga mengatakan akan ada lima layar raksasa yang disiapkan agar masyarakat bisa menyaksikan pelantikan secara langsung.
"Ada lima layar raksasa di sekitar Istana Merdeka agar masyarakat bisa lihat live pelantikan presiden," kata Andi.
Panitia akan menghentikan seluruh kegiatan untuk menonton bersama prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden pukul 13.10 WIB.
"Jam 13.10 WIB seluruh kegiatan kami hentikan untuk menonton bersama prosesi pelantikan presiden dan wapres," kata Andi. (Tribunnews.com/Dinar Fitra Maghiszha)