Baca tanpa iklan
"Kita mendorong supaya tatib segera bisa disahkan, sehingga fungsi DPRA bisa lebih optimal karena banyak kali masalah di Aceh," katanya menjawab Serambi, Rabu (18/12).
Ia mengungkapkan pernyataan tersebut juga sudah disampaikan secara terbuka saat rapat dengan pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II yang diketuai Muzakir Manaf alias Mualem.
Apabila tatib belum disahkan, lanjut Khairul Amal, maka peran anggota DPRA tidak optimal karena belum ada alat kelengkapannya, sehingga dewan juga tidak bisa berfungsi karena pedoman kerjanya belum disahkan.
"Kami hanya mendorong agar tatib bisa secepatnya disahkan. Ada banyak masalah yang harus diawasi dan dikritisi oleh dewan, seperti masalah serapan anggaran 2019 yang lemah dan berbagai persoalan lainnya, termasuk soal rencana beli pesawat," ujar dia. (mas)