Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), PT Pupuk Indonesia, Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid meminta penambahan pupuk bersubsidi untuk petani di Aceh.
Wakil rakyat asal Aceh ini mempertanyakan data yang digunakan untuk jatah pupuk subsidi untuk petani di Tanah Rencong.
Ketua DPD Gerindra Aceh ini mengatakan kondisi ini terjadi akibat tidak akuratnya data hingga sangat merugikan petani di Aceh.
Karena data luas baku sawah di Aceh seharusnya 230 ribu hektar.
Tapi menurut data dari pemerintah justru menyusut menjadi 190 ribu hektar.
Kondisi ini membuat subsidi makin langka saat dibutuhkan para petani.
"Akibat data luas sawah menurun ini, petani di Aceh banyak yang tidak menerima pupuk subsidi. Bahkan petani sangat susah payah mencari pupuk subsidi saat dibutuhkan," kata TA Khalid dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Rabu (29/1/2020).
• Serikat Pelaut Indonesia Beraudiensi Dengan TA Khalid, Bahas Kasus-kasus Merugikan Pelaut Indonesia
TA Khalid juga mengatakan, bila petani Aceh hanya menerima subsidi pupuk sebanyak 36 persen dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani yang diusulkan Dinas Pertanian Provinsi maupun kabupaten di Aceh.
Ketimbangan ini membuat politisi Gerindra ini menyinggung tentang pabrik pupuk yang ada di Aceh.
"Apa Aceh pantas mendapatkan 36 persen dari RDKK? Padahal di Aceh ini kami punya pabrik industri pupuk," tanya TA Khalid.
TA Khalid juga menjabarkan akibat dari data pertanian yang salah justru merugikan para petani di Aceh.
Padahal, kata Anggota Komisi IV DPR RI ini, Provinsi Aceh telah memberikan pengorbanan luar biasa selama ini.
Misalnya gas untuk keperluan mendasar pupuk yang seharusnya dibeli pemerintah seharga 9,7 dolar AS per Mbtu, masuk ke pabrik pupuk dengan harga Rp 7,08 dolar AS per Mbtu.
"Kalau dihitung-hitung, masyarakat Aceh mensubsidi pemerintah melalui PT PIM dari gas setidaknya Rp 65 miliar per tahun," tegas TA Khalid.
• Ir H TA Khalid MM: jangan Mimpi Surplus Pangan tanpa Infrastruktur