Anggota DPRA Temukan Hal Ini Saat Pantau UNBK di Pidie Jaya

 "Pengadaan mobiller sudah diterima namun belum dilakukan pemasangan oleh pihak rekanan," sebut Tgk Irawan Abdullah SAg

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Saat pemantauan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Pidie Jaya para anggota DPRA menemukan sesuatu.

Anggota DPRA itu terdiri Tgk Irawan Abdullah SAg, Anwar Husien SPdI MAP, dan Tezar Azwar.

Pemantauan dilakukan, Selasa (17/3/2020) di SMK Pidie Jaya (Pijay).

UNBK yang diikuti oleh 1.184 peserta baik di Pijay maupun di Pidie.

Pada hari kedua tersebut pihak Komisi VI DPR Aceh memfokuskan pada realisasi program Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2019.

Ingin diketahui realisasi anggaran telah disalurkan di kedua kabupaten itu.

• Sebelum Ikut UNBK, Siswa SMK 5 Lhokseumawe Diajarkan Ini Untuk Antisipasi Virus Corona

• Dunia Disibukkan dengan Virus Corona, Bupati Bener Meriah Ajak Warga Tanam Sayuran, Ini Tujuannya

• Kadinkes Pijay Pantau Kesiapan RSUD Kemungkinan Timbulnya Virus Corona, Begini Kondisinya

"Pengadaan mobiller sudah diterima namun belum dilakukan pemasangan oleh pihak rekanan," sebut Tgk Irawan Abdullah SAg di SMKN 1 Paru Keudee, Bandar Baru, Pijay.

Menurut Irawan Abdullah, hasil peninjauan di lapangan, jumlah 29 siswa yang mengikuti UNBK.

Peralatan yang disiapkan oleh pihak sekolah cukup memadai dan lengkap termasuk pengadaan proyektor sebanyak 16 unit dari anggaran APBA 2019 yang telah diterima oleh pihak sekolah pada Desember 2019.

"Namun ada beberapa yang tak difungsikan,"jelasnya.

Sementara, Anwar Husien mengatakan, berdasarkan pantauan dua SMKN di Pijay baik di Bandar Baru maupun di Trienggadeng yang ada di Pijay pihak komisi VI menemukan beberapa kendala meski tidak mempengaruhi kelancaran UNBK pada hari kedua.

"Yaitu ada beberapa hal yang perlu dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Aceh terutama sekali ketersediaan jurusan yang sudah ada di SMK dengan jumlah siswa yang minim sementara kebutuhan yang diberikan menjadi prioritas pembelajaran,"ujarnya.

Selain itu menurut Politisi PA itu juga ditemukan adanya fasilitas yang diberikan dan menjadi kebutuhan prioritas tidak dapat dimanfaatkan.