Baca tanpa iklan
TAPAKTUAN - Ratusan warga Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan, Jumat (15/5/2020) petang, melakukan aksi demo ke kantor keuchik setempat. Unjuk rasa yang berujung perusakan dan penyegelan kantor keuchik itu menurut informasi dipicu oleh persoalan data penerima bantuan sosial tunai (BST) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Informasi yang diterima Serambi, Jumat kemarin, menyebutkan, aksi demo warga ke Kantor Keuchik Silolo itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Masyarakat Gampong Silolo beramai-ramai mendatangi kantor keuchik untuk menanyakan perihal kenapa nama yang keluar terkait bantuan dari pemerintah, baik BST dan bantuan sosial (bansos) lainnya ,tidak terbuka dan dinilai tidak tepat sasaran.
Warga menyatakan, bahwa jika dilihat dari dampak Covid-19, hampir seluruh orang terdampak karena mayoritas penduduk Desa Silolo adalah petani dan buruh kasar. Massa semakin ramai berdatangan sehingga suasana semakin tak terkendali yang berujung terjadi perusakan dan penyegelan kantor keuchik.
Safrijal, warga Desa Silolo yang dikonfirmasi Serambi, Jumat (15/5/2020), juga membenarkan aksi demo tersebut. Menurutnya, aksi unjuk rasa yang yang berujung penyegelan kantor keuchik itu terjadi karena warga berharap keuchik menemui mereka. “Kami ingin bertemu keuchik, namun ternyata keuchik menghilang dan menghindar untuk bertemu dengan masyarakat,” tukasnya. "Masyarakat mendatangi kantor keuchik sejak pukul 16.00 WIB, dan pulang sekitar pukul 18.25 WIB," ujar Safrijal. Hingga berita ini diturunkan, Serambi belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari keuchik maupun perangkat Gampong Silolo.
Secara terpisah, Kapolres Aceh Selatan, AKBP Ardanto Nugroho SIK SH MH yang dikonfirmasi Serambi, Jumat (15/5/2020), melalui Kasat Reskrim, Iptu Zeska Julian Taruna WS SIK membenarkan adanya aksi demo masyarakat Gampong Silolo, Kecamatan Pasie Raja ke kantor keuchik setempat pada Jumat sore. Menurut Kasat Reskrim, persoalan tersebut saat ini sedang dilakukan mediasi. "Benar bang sedang dilakukan mediasi," jelas Iptu Zeska Julian Taruna.
Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA) sangat menyayangkan aksi demo warga Gampong Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan ke kantor keuchik setempat terkait permasalahan data penerima bantuan sosial tunai (BTS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 600.000/bulan untuk tiga bulan ke depan.
"Kejadian hari ini (Jumat kemarin-red), merupakan akumulasi dari carut marut data bantuan dari pemerintah, baik sumber APBA maupun sumber lainnya. Kita melihat, dalam hal ini pemerintah gampong kurang dilibatkan oleh para pemangku kepentingan dalam menyusun nama-nama masyarakat penerima bantuan," kata Ketua Bidang Analisis Hukum dan Kebijakan LBH-JKA, Mudani SH kepada Serambi, Jumat (15/5/2020) malam.
Ia memaparkan, ketika bantuan sudah keluar baru perangkat desa dilibatkan kembali, sehingga mulailah muncul masalah. “Para keuchik ini tak mampu menjelaskan kepada masyarakat kenapa si A dan si B dapat, sedangkan si C tidak dapat. Karena para perangkat gampong ini tahu mereka cuma dapat data dari atas dan hanya menyalurkan saja," ungkapnya.
Menurut Murdani, pihaknya jauh-jauh hari sudah mengingatkan agar metode pendataan harus melibatkan pemerintah gampong karena mereka yang tahu mana warganya yang berhak. "Apa yang kita takutkan hari ini telah terjadi. Kami berharap kejadian di Gampong Silolo itu menjadi catatan bagi pemegang kekuasaan agar melakukan perbaikan dan segera mengambil langkah kongkrit supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi," pungkasnya.(tz)