Berita Luar Negeri

Diboikot Iklan Karena Tak Mampu Atasi Ujaran Kebencian, Kekayaan Bos Facebook Turun Satu Peringkat

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

CEO Facebook, Mark Zuckerberg

Batasi iklan

Perusahaan Procter & Gamble Co, satu di antara pengiklan terbesar di Facebook, menyatakan mereka sedang meninjau platform iklan dan menghentikan belanja jika terdapat konten berisi kebencian.

Menghadapi kondisi itu Facebook menetapkan batasan baru pada konten iklan yang mengandung kebencian dan melarang iklan yang mendorong perpecahan rasial. Secara khusus, kebijakan baru ini akan melarang klaim atas orang-orang dari ras, etnis, kebangsaan, agama, kasta, orientasi seksual, gender atau status imigrasi tertentu.

Ini Daerah di Indonesia dengan Rasio Kematian Covid-19 Tertinggi, Jawa Timur Dekati DKI Jakarta


Kebijakan ini juga akan membatasi iklan yang menyatakan penghinaan bagi imigran atau pengungsi. Perlu dicatat, pembatasan baru tersebut hanya berlaku untuk iklan, dan bukan postingan tanpa promosi berbayar.

"Facebook tetap memberikan suara kepada orang-orang, dan itu berarti orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki banyak suara, atau kekuatan untuk berbagi pengalaman mereka sendiri," ujar Mark Zuckerberg.

Pembatasan ini merupakan bagian dari serangkaian perubahan yang dilakukan Facebook sebelum pemilihan presiden 2020. Facebook juga berencana secara proaktif memantau informasi tentang kondisi dalam 72 jam sebelum pemilu, menggunakan standar lebih ketat untuk postingan-postingan yang tampaknya mengintimidasi atau menyesatkan.

Posting tentang pemilu akan dilengkapi dengan tautan otomatis ke Pusat Informasi Pemungutan Suara milik Facebook, dimaksudkan untuk memberikan informasi resmi mengenai pemilu.

Pusat Informasi Pemungutan Suara juga akan tampil menonjol di aplikasi Facebook dan Instagram.

Facebook juga mengumumkan protokol baru ketika postingan melanggar kebijakan, tetapi diizinkan untuk tetap berada di platform karena mengutamakan nilai kepentingan publik.

Di bawah sistem baru itu, Facebook akan memberi label konten tersebut sebagai subjek pengecualian berita.(cnn/rtr/feb)

Berita Terkini