Baca tanpa iklan
“(Terkait pemberitaan itu), kami minta lakukan investigasi dan koordinasikan dengan mitra,” tulis Taqwaddin Husin.
Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Informasi kelangkaan pupuk subsidi menjelang musim tanam di beberapa wilayah Aceh, termasuk di Pidie Jaya, sebagaimana dilaporkan seorang Pengurus Forum PRB Aceh, Imran MA ditanggapi oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin.
Menanggapi berita kelangkaan pupuk subsidi yang dihadapi petani di Kabupaten Pidie Jaya—sebagaimana dilansir Serambinews.com—dan dibagikan akun Facebook Imran MA, mendapat tanggapan beragam.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, melalui akun Facebook-nya Taqwaddin Husin menanggapi informasi itu dengan meminta timnya melakukan investigasi dan koordinasikan dengan mitra.
Menanggapi Taqwaddin Husin, pemilik akun Muammar Azwar menulis, “Siap Pak, kamoe lakukan deteksi dan investigasi terkait masalahnyan (Siap, Pak, akan kami lakukan deteksi dan investigasi terkait masalah itu)”.
• Isu Reshuffle Merebak, Ini Daftar Menteri Diprediksi Aman dan Terancam Dicopot
• Mesir Tangkap Predator Seksual, 100 Lebih Mahasiswi Jadi Korban
Berita tentang kelangkaan pupuk subsidi yang di-share akun Imran MA juga ditanggapi sejumlah warga lainnya.
Pemilik akun Zul Karnen menulis, “Nyan fenomena kehidupan petani yang saban tahun dialami oleh masyarakat.
Pengguna akun Chairul Musca juga menanggapi dengan menulis, “Tengkulak-tengkulak ka awai jok peng DO makajih gadoh pupuk.”
Tanggapan terhadap berita kelangkaan pupuk bersubsidi di Pidie Jaya juga disampaikan pengunjung fanpage Serambinews.com.
Pemilik akun Meusaneut Yat menulis, “Para pejabat bukan dari petani maka mereka tidak ingatnya, pileh lom kabeh dicabot subsidi mandum tapi harga jual tidak diatur 'lemahnya yang kuat.”
Tanggapan lain ditulis akun Safri. “Kuota untuk aceh yg dijatah pemerintah memang sedikit cuma 35 persen dari kebutuhan,”
Pemilik akun Yudli Yudli menulis, “Nyan cit Sabe menan...yg pakek pupuk subsidi cit ureng kaya alias PT (Memang begitu, yang pakai pupuk subsidi orang kaya atau perusahaan (PT).”
• Palestina Perpanjang Lockdown Tepi Barat, Israel Darurat Virus Corona
• Suhu Udara di Aceh Capai 35 Derajat Celcius, BMKG Prediksikan Kondisi Panas Ini Sampai September
Seperti diberitakan, kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan serius yang dihadapi petani di Kabupaten Pidie Jaya, terutama pada saat-saat menjelang musim tanam.
Salah seorang unsur Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh, Imran SE MSM dalam laporannya ke Serambinews.com menyebutkan, saat ini petani di Pidie Jaya sedang bersiap-siap memasuki musim tanam semester II tahun 2020.
Pengamatan Imran di salah satu desa, yaitu Meunasah Pupu, Kecamatan Ulim, Pidie Jaya, petani setempat sudah memasuki proses pengolahan tanah (menyemai benih). Pada akhir Juli sudah musim tanam.
“Namun persoalan kembali muncul. Sejak awal Juli ini petani mulai kesulitan mendapatkan pupuk subsidi baik di tingkat distributor maupun kios pengecer. Stok kosong,” kata Imran.
Anehnya, kata Imran, pupuk non-subsidi gampang ditemukan. Namun harganya bisa mencapai lebih dua kali lipat dari pupuk subsidi.
• Vina Karyawati Bank Penggasak Uang Nasabah, Targetkan Bapak-bapak Pejabat, Kontraktor dan Pengusaha
“Pupuk urea non-subsidi, harganya mencapai Rp 280.000 sedangkan yang subsidi sekitar Rp 100.000. Petani juga sangat tergantung dengan pupuk NPK Phonska, namun harganya juga relatif mahal,” lapor Imran mengutip wawancaranya dengan sejumlah petani di Kecamatan Ulim.
Menyikapi kondisi itu, Imran yang membidangi kebijakan dan manajemen pengurangan risiko bencana di Forum PRB Aceh berharap Pemkab Pidie Jaya termasuk Pemerintah Aceh melalui dinas terkait secepatnya mencarikan solusi terhadap persoalan yang terus berulang ini.
“Petani sedang menghadapi saat-saat sulit di tengah pandemi Covid-19. Seharusnya petani tidak semakin tersiksa akibat kelangkaan pupuk. Bagaimana kita bicara program ketahanan pangan kalau kelangkaan pupuk saja tak kunjung teratasi,” ujar Imran.
Kuota terbatas
Sebelumnya, pada akhir Desember 2019, media ini juga mengangkat persoalan kelangkaan pupuk subsidi yang dihadapi petani Pidie Jaya.
Kekosongan pupuk subsidi di pasaran, kata Abdullah, salah seorang anggota tim pengawas pupuk bersubsidi di Pidie Jaya erat kaitannya dengan kuota atau jatah yang diberikan pemerintah.
Pupuk yang dijatahkan setiap tahun, lanjut Abdullah, hanya cukup untuk sepertiga dari kebutuhan ril.
"Jika yang dibutuhkan 100 kg, yang tersedia hanya sekitar 35 kg," ujar Abdullah kepada Serambinews.com, Minggu 15 Desember 2019.
• Jelang Musim Tanam, Petani Pidie Jaya Kembali Hadapi Kelangkaan Pupuk Subsidi
Karena sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, petani tak punya pilihan. Mereka terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang memang gampang ditemukan, meski harganya jauh lebih mahal.
Catatan pada akhir tahun lalu, pupuk urea non-subsidi mencapai Rp 280.000/zak atau lebih mahal dua kali lipat dari subsidi.
NPK Phonska Rp 150.000 atau lebih mahal Rp 40.000 dan SP 36 Rp 130.000 atau lebih mahal Rp 20.000 dari yang subsidi.
Sebelumnya, Rajudin, anggota Tim pengawas Pupuk Distanpang Pijay, membenarkan, jatah pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah setiap tahun relatif sedikit dibandingkan kebutuhan. "Persolaan seperti ini sudah lebih tiga tahun dihadapi petani," kata Rajuddin, waktu itu. (*)