Baca tanpa iklan
Seperti yang mereka rasakan selama ini, karena tujuan oknum aparat ini memeriksa untuk mencari uang.
"Setiap ada kekurangan harus membayar sanpai Rp 10 juta. Sampai kapan pungli ini berakhir," ujarnya mempertanyakan.
Contohnya seperti surat kesehatan, padahal itu untuk kapal kargo.
Tetapi sekarang kapal pukat harus ada.
Ditambah pengurusannya setiap mau ke laut harus dilakukan.
Jika memang itu jadi keharusan, nelayan meminta agar dipermanenkan.
Jadi tidak menyulitkan nelayan.
"Sekarang nelayan mau ke laut mulai takut, di laut lagi ada kapal perang. Memang mereka berhak mengawal menjaga kemanan di laut. Yang menjadi persoalan, oknum aparat ini mencari kesempatan dalam kesempitan. Memperlakukan kami semena-mena," keluhnya.
• Unik, Mahasiswa UGM Serahkan Paket Edukasi Anti Korupsi dari KPK untuk 2 Gampong di Bener Meriah
Sebelumnya diberitakan, puluhan pengusaha perikanan (pemilik boat) dan nelayan Kota Langsa, Kamis (06/08/2020) mengadu ke DPRK Langsa, karena mengaku selama ini dipersulit oleh oknum aparat di laut.
Nelayan juga mengaku, bahkan hal itu apabila ada kesalahan kecil saja.
Hal itu memang dicari-cari oleh oknum aparat yang sedang melakukan operasi di laut.
Maka nelayan diharuskan membayar denda atau di 86 dengan nominal uang dari Rp 2 juta - Rp 10 juta.
Sehingga sekarang nelayan mulai takut mencari ikan ke laut.
Pantauan Serambinews.com, kedatangan puluhan pengusaha boat dan nelayan ini disambut Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latif, didampingi Ketua Komisi III DPRK, drh Rubiah Harja, anggota Burhansyah.
Para nelayan selanjutnya diajak bertemu dan beraudensi dengan wakil rakyat tersebut di ruang rapat gedung DPRK Langsa.
Hingga pukul 11.15 WIB, pertemuan antara nelayan dan DPRK maaih berlanjut. (*)
• Banjir Landa Arab Saudi Seusai Diguyur Hujan Deras, 700 Orang Berhasil Diselamatkan