Baca tanpa iklan
Laporan Budi Fatria | Bener Meriah
SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Ratusan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Bener Meriah, mendesak Pemkab Bener Meriah untuk segera memasukkan program pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) sebagai program prioritas Anggaran Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) tahun 2020 dan menyediakan mobil damkar untuk masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.
Ratusan massa tersebut mendatangi Gedung DPRK Bener Meriah, Senin (17/8/2020) sekitar pukul 11.00 WIB dengan menggunakan mobil dump truck dan kendaraan roda dua.
Aksi itu dipicu akibat masyarakat kecewa terhadap tidak tanggapnya penanganan kebakaran yang terjadi di dua tempat secara berturut-turut yaitu Kampung Ujung Gele dan Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.
Dalam aksi itu massa, saling bergantian melakukan orasi terkait kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kabupate Bener Meriah dan juga anggota DPRK setempat yang dinilai tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat.
• Hasil Swab belum Keluar, 22 Tenaga Medis di Aceh Jaya Selesai Jalani Isolasi dan Kembali Bertugas
• Suami Pasang CCTV di Rumah, Betapa Terkejut Ternyata Begini Tingkah Laku Istrinya
• BREAKING NEWS - Bertambah 168 Orang Positif Corona di Aceh, Masuk Tiga Besar Nasional
Massa juga mengusung spanduk dan karton bertuliskan "kami butuh scater, tingkatkan kesejahteraan damkar BM", dan berbagai tulisan protes lainnya yang dialamatkan kepada pemerintah daerah dan anggota DPRK setempat.
Koordinator aksi, Putra Arita menyampaikan, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam penanganan dua kali terjadi bencana kebakaran di Kabupaten Bener Meriah.
“Ini merupakan luapan emosi masyarakat, yang sudah dua kali terjadi kebakaran, Pemerintah dinilai lalai, kami sebagai pemuda Bener Meria malu, kenapa Mobil Pemadam kebakaran dari Aceh Tengah yang datang untuk memadamkan api, kemana anggarannya,” ujar Putra Arita.
Disebutkannya, ada tujuh poin tuntutan aksi ini, diantaranya, mendesak pimpinanan untuk segera mengevaluasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.
Mendesak penegak hukum mengusut tuntas indikasi korupsi di tubuh BPBD Bener Meriah terkait dana rehabilitasi mobil damkar.
Mempertegas pemberhentian Kalaksa BPBD Bener Meriah dalam bentuk surat resmi. Mempercepat perbaikan unit damkar yang rusak.
• VIDEO Niat Ingin Piknik Estetik, Seekor Lembu Datang dan Mengacak Semua Makanan
Menjadikan program pengadaan unit Damkar sebagai program prioritas APBK-P tahun 2020 untuk masing-masing kecamatan.