Baca tanpa iklan
“Yang pertama kami menuntut pemerintah Aceh, agar segera mempublikasikan penggunaan anggaran Covid-19 ke publik secara transparan di setiap sektor yang telah dianggarkan,” sebutnya di sela-sela aksi.
Laporan Hendri | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Puluhan massa dari aliansi Mahasiswa Aceh melakukan aksi di kantor Gubernur Aceh, Selasa (1/9/2020).
Aksi itu dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, diiringi lagu-lagu perjuangan mahasiswa.
Mahasiswa malakukan aksi untuk menggugat kinerja PLT Gubenur Aceh.
Menurut mahasiswa, pemerintah Aceh telah menipu rakyat (pemerintah seumeunget).
Massa yang hadir dalam aksi berasal dari sejumlah Universitas di Banda Aceh dan Aceh Besar.
Aksi ini berlangsung aman dan tertib, di bawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP.
• BLT Subsidi Gaji Tahap II Cair Minggu Ini, Pencairan di Rekening Bank Swasta Lebih Lambat
Kepada wartawan, koordinator Aksi, Amirul HAQ mengatakan, kehadiran mereka ke kantor Gubenur Aceh mengusung tujuh tuntutan.
“Yang pertama kami menuntut pemerintah Aceh, agar segera mempublikasikan penggunaan anggaran Covid-19 ke publik secara transparan di setiap sektor yang telah dianggarkan,” sebutnya di sela-sela aksi.
Kedua katanya, meminta pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan anggaran bantuan pendidikan dan pemenuhan fasilitas penunjang jalaNnya pendidikan di Aceh (terutama masa pandemi Covid-19).
“Yang ke tiga kami meminta untuk segera melakukan pemerataan fasilitas kesehatan, tenaga medis alat kesehatan, tempat isolasi atau rawat pasien Covid-19 pada setiap kabupaten sebagai bentuk penanggulangan corona yang maksimal dan tidak sentralistik,” sebutnya.
Keempat sambungnya, agar segera memperjelas sistem zonasi Covid-19 di setiap kabupaten atau kota.
“Dan kelima segera memberikan perhatian khusus, terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaan selama masa pandemi Covid-19,” katanya.
• Belum ada Wacana Mutasi, Bupati Aceh Selatan Minta Pejabat Tetap Fokus Bekerja
Sedangkan keenam, mereka meminta pemerintah Aceh untuk segera membatalkan program-program yang tidak menjadi prioritas dan tidak pro masyarakat kecil, dalam massa pandemi Covid-19.