Baca tanpa iklan
Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) akan mendalami dugaan aksi sulap surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif sejumlah pegawai dan tenaga kontrak di sekretariat DPRK Abdya.
Kabarnya, saat ini penyidik Kejari Abdya, sudah mengumpulkan data dan saksi tentang aksi 'sulap' yang diduga dilakukan oknum pejabat di sekretariat tersebut.
Kajari Abdya, Nilawati SH MH saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya sedang mendalami kasus dugaan aksi sulap SPPD di sekretarit DPRK.
"Iya benar, saya sudah perintahkan Pak Kasi Pidsus, untuk melakukan cek dan ricek persoalan ini," ujar Kajari Abdya, Nilawati SH MH kepada Serambinews.com, Rabu (16/9/2020).
Bahkan, Nilawati sudah mengeluarkan surat perintah untuk mendalami aksi sulap SPPD yang diduga, sudah berulang kali dilakukan tersebut.
"Iya, kalau memenuhi unsur, akan kita tingkatkan statusnya," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, oknumpejabat di sekretariat DPRK diduga melakukan 'sula' SPPD sejumlah pegawai dan tenaga kontrak diduga sekretariat DPRK setempat.
Kabarnya, aksi 'sulap' SPPD itu, dilakukan oleh orang nomor satu di lingkungan Sekretariat DPRK Abdya.
Informasi yang diperoleh Serambinews.com, Sekretariat DPRK Abdya, diduga sudah berulang kali mengeluarkan SPPD fiktif sejumlah pegawai dan tenaga kontrak tersebut.
Modusnya, para pegawai atau tenaga kontrak yang tidak pergi kunjungan kerja (kunker) atau bimbingan teknis (Bimtek) hanya mendapatkan uang Rp 500.000 hingga Rp 2 juta rupiah.
Bahkan, baru-baru ini, salah seorang pejabat di sekretariat DPRK Abdya yang dinyatakan covid-19, malah masuk dalam surat perintah tugas (SPT) dengan agenda Kunker ke Dairi, Sumatera Utara.
Dari 15 orang yang masuk dalam SPT dengan nomor :094/53/SPT/VII/2020 itu, empat pegawai dikabarkan tidak pergi melakukan kunker tersebut.