Baca tanpa iklan
"Menurut tokoh-tokoh Eksponen 98 pokok-pokok pikiran tersebut perlu disampaikan, mengingat perkembangan dinamika politik di Aceh terakhir terkait dengan retaknya hubungan DPRA dengan Plt Gubernur Aceh yang mengakibatkan digelarnya sidang paripurna penyampaian dan persetujuan penggunaan hak interpelasi DPRA terhadap Plt Gubernur," kata Effendi Hasan.
Laporan Subur Dani | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Menyikapi kisruh antara DPRA dengan Plt Gubernur Aceh yang semakin tajam, Eksponen 98 merasa bertanggungjawab.
Untuk menjaga agar kedua lembaga tertinggi Aceh itu dapat berjalan sinergi melaksanakan tupoksi masing-masing, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Anggota Eksponen 98, Effendi Hasan mengatakan, dalam forum silaturrahmi yang dilaksanakan khusus untuk menyikapi dinamika tersebut pada tanggal 9 September 2020 lalu melalui aplikasi zoom.
Forum tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting Eksponen 98 dan telah melahirkan beberapa pokok pemikiran penting, untuk disampaikan kepada pihak eksekutif dan legislatif.
Salah satunya, Eksponen 98 siap memfasiltasi kisruh antara eksekutif dan legislatif.
"Menurut tokoh-tokoh Eksponen 98 pokok-pokok pikiran tersebut perlu disampaikan, mengingat perkembangan dinamika politik di Aceh terakhir terkait dengan retaknya hubungan DPRA dengan Plt Gubernur Aceh yang mengakibatkan digelarnya sidang paripurna penyampaian dan persetujuan penggunaan hak interpelasi DPRA terhadap Plt Gubernur," kata Effendi Hasan.
• 7 Hari Hilang, Seorang Pria Ditemukan Termutilasi Dalam Koper di Kalibata City
Sengkarut persoalan itu menurut Eksponen 98, belum adanya titik temu kesepakatan kedua belah pihak.
Terhadap beberapa hal yang terjadi dalam keputusan kedua pihak.
Untuk itu, Eksponen 98 mengimbau agar semua pihak berhenti mengedepankan ego kelembagaan.
Semua masalah bisa didialogkan dan upaya dialog semestinya dapat dijalankan tanpa harus dibatasi waktu, karena lebih baik untuk kemaslahatan rakyat Aceh.
Effendi menilai, memang sudah ada upaya dialog.
Tapi seolah-olah ada pembatasan dari kedua belah pihak.
Sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan Aceh dan keberlanjutan perdamaian, memiliki kewajiban untuk mengajak kedua pihak untuk lebih fokus mencapai visi dan misi Aceh.
Serta tujuan pembangunan Aceh dalam jangka panjang dan fokus dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang kasusnya semakin meningkat.
• Api Sisa Bakar Sampah Panikkan Warga Bireuen Hingga Damkar Turun Tangan, Begini Kejadiannya
"Kami sangat menghargai kedua pihak telah menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan tugas, dengan semangat untuk kepentingan rakyat. Namun penggunaan hak tidak berjalan dengan hubungan komunikasi politik kedua pihak secara baik, sehingga merugikan masyarakat Aceh," kata Effendi Hasan.
Oleh karena itu, Eksponen 98 mengimbau agar kedua belah pihak saling menghormati dan mengambil sikap bijak upaya dialog.
Daripada melakukan langkah-langkah yang menimbulkan kegaduhan dan kerugian bagi rakyat Aceh.
Menurutnya, masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan yang bermanfaat untuk rakyat Aceh.
"Kami percaya bila semangatnya didasari kepentingan rakyat Aceh, maka tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diselesaikan bersama," ujar Effendi.
Seharusnya Pemerintahan Aceh (eksekutif, legislatif) bersama elemen sipil, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, setelah 15 tahun Penandatanganan Kesepahaman Bersama (MOU) Helsinki 15 Agustus 2005 lalu, menjadi momentum untuk lebih fokus mengimplementasikan dan terealisasinya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) secara komprehensif.
• Sudah Layakkah Masker Anda? Peneliti Ungkap Cara Menguji Keefektifan Masker untuk Lawan Corona
Sebagai bukti seriusnya para pihak dalam mengisi dan menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh, dengan memaksimalkan dana otonomi khusus.
"Hal itu harus terus dilakukan bersama untuk pertumbuhan perekonomian Aceh dan meningkatkan investasi, mendorong perdamaian Aceh secara berkelanjutan, mengurangi kesenjangan kemiskinan, dan mencapai indikator pembangunan lainnya serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan Aceh untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh," pungkas Effendi Hasan. (*)
• Semua Peserta Ujian SKB CPNS Aceh Singkil Hadir, Bupati: jangan Percaya Calo