Baca tanpa iklan
Oleh Hasan Basri M Nur*)
PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah MT akan dilantik sebagai Gubernur Aceh definitif oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Banda Aceh pada tanggal 5 November 2020.
Kabar ini tentu saja menggembirakan bagi Nova sendiri, juga bagi rakyat Aceh secara umum.
Dengan status gubernur definitif, kekuasaan Nova Iriansyah semakin besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh.
Lalu, sebuah tanda tanya muncul: Siapakah yang akan menjadi Wakil Gubernur Aceh untuk mendampingi Nova Iriansyah dalam sisa durasi 2017-2022?
Politisi dan para pemerhati politik mulai mengutak atik peluang calon wakil gubernur Aceh.
Dengan berbagai argumentasi, sejumlah nama mencuat ke permukaan.
Beberapa nama mencuat dari internal partai pengusung.
Seperti Darwati A. Gani, Irwansyah, dan Samsul Bahri (ketiganya dari PNA).
Kemudian ada juga nama Tgk Muhibbussabri dari PDA.
Seperti diketahui, pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah yang memenangi Pilkada Aceh 2017 diusung oleh PNA, Partai Demokrat, PDA, PKB, dan PDI Perjuangan.
Selain dari internal partai pengusung, muncul juga nama cagub dari luar partai pengusung.
Nama Muzakir Manaf alias Mualem yang merupakan Ketua Umum Partai Aceh adalah yang paling santer disebut.
Selain itu, muncul juga tiga nama lain dari Partai Aceh yaitu, Tgk Muhammad Sulaiman alias Tgk Tunong dan Tgk Muharuddin (keduanya mantan Ketua DPRA), serta Kamaruddin Abukakar alias Abu Razak yang merupakan Sekjen PA.
Sementara nama Ketua DPD I PDIP Aceh, Muslahuddin Daud, belum ada yang memunculkan ke permukaan.
Padahal, PDIP adalah salah satu partai yang ikut mengusung pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah pada Pilkada Aceh 2017, meski kala itu PDIP tidak ada kursi di DPR Aceh.
Karenanya, tidak tertutup kemungkinan jika Muslahuddin bisa saja menjadi "kuda hitam" dalam proses suksesi cawagub Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 ini.
Baca juga: Fraksi PPP DPRA Harap Partai Pengusung Segera Ajukan Calon Wakil Gubernur Aceh Usai Pelantikan Nova
Baca juga: Kemendagri Surati Ketua DPRA Minta Siapkan Tempat Pelantikan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah
Mengintip Peluang Muslahuddin
Nah, saya hendak mengulas peluang Aceh berbenah dan bangkit melalui figur Muslahuddin Daud jika dia ditetapkan sebagai wakil gubernur.
Sebagaimana kandidat lain dari partai pengusung Irwandi – Nova (Inova) dalam Pilkada 2017, Muslahuddin Daud juga memiliki peluang untuk mengisi mobil BL 2.
Dia adalah Ketua DPD I PDIP Aceh yang ikut mengusung pasangan Inova bersama PNA, PD, PKB dan PDA.
Dalam amatan saya, terdapat sejumlah keuntungan jika Muslahuddin Daud menjadi wakil gubernur Aceh.
Pertama, tokoh muda dan enerjik ini sudah teruji dalam pengabdian di sektor pertanian dan perkebunan.
Dua sektor ini sangat dekat dengan masyarakat Aceh, terutama yang bermukim di pedesaan.
Diperkirakan lebih 70 persen masyarakat Aceh berprofesi sebagai petani dan ada di desa-desa.
Muslahuddin membeli sekitar 20 hektare (200 ribu meter) lahan perkebunan di Lamteuba, Aceh Besar, dan memperkenalkan perkebunan modern untuk Aceh, seperti bawang, pepaya, pisang, lemon, alpukat, pinang, dan lain-lain.
Tidak cilet-cilet, hasil dari kebunnya sudah mulai dipasarkan ke Medan.
Muslahuddin menjadi sosok yang berani melawan tradisi Aceh yang sangat tergantung pada Medan dalam kebutuhan dasar.
Pesan yang dapat ditangkap dari kerja nyata Muslahuddin di Lamteuba adalah tidak sulit mewujudkan Aceh yang mandiri pangan.
Adalah tidak mustahil untuk memutus mata rantai ketergantungan sembako pada Medan, jika ditangani secara serius dan kompak antara petani dengan pemerintah.
“Jika di Aceh terdapat 2 juta KK dan setiap KK membutuhkan 0,5 ons bawang merah per hari, maka Aceh memerlukan bawah 1.500 ton bawang per bulan. Selama ini lebih 70 persen bawang di Aceh dipasok dari luar. Ini adalah sektor sangat potensial. Ini belum kita bicara kebutuhan telur ayam yang saban hari dipasok dari luar,” kata Muslahuddin dalam sebuah diskusi ala rakyat di sebuah warkop di Samahani, beberapa hari lalu.
Sejak menjadi petani, Muslahuddin mengaku telah melatih sebanyak 6.000 calon petani di areal kebun miliknya di Lamteuba.
“Saya melatih pertanian mulai untuk orang biasa hingga polisi yang masih aktif,” sambung pekerja Bank Dunia yang memilih menjadi petani itu.
Baca juga: Donald Trump Yakin Menangi Pemilihan Presiden AS
Secara individu, alumus Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry ini mampu menggerakkan rakyat untuk bercocok tanam secara profesional.
Nah, dapat dibayangkan jika kepadanya diserahkan kewenangan khusus dan anggaran negara (APBA, APBN) untuk membangkitkan perekonomian rakyat.
Kedua, Muslahuddin adalah “orang dalam” di lingkaran kekuasaan pusat.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia berada dalam kekuasaan PDIP sebagai kosekuensi pemenang Pileg dan Pilpres 2019.
Presiden Indonesia dan Ketua DPR RI adalah dari PDIP.
Kebijakan dan anggaran di Indonesia sangat ditentukan oleh partai penguasa.
Aceh dapat memanfaatkan Muslahuddin Daud yang Ketua PDIP sebagai perantara untuk menarik dana APBN agar terkucur lebih besar untuk percepatan pembangunan Aceh, terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Aceh dapat melakukan lobi politik dan anggaran nasional secara besar-besaran melalui aneka Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merata di seluruh Aceh sebagaimana yang dilakukan tokoh-tokoh Sumut, Sumbar, Sumsel, Sulsel, Jabar, Jatim, Bali, dan lain-lain.
Jika lobi ini dilakukan secara serius, bisa jadi kucuran dana APBN melalui aneka megaproyek akan lebih besar dari dana otonomi khusus.
Ketiga, Muslahuddin Daud paham karakter sosial Aceh.
Sosok Muslahuddin sudah terlibat dalam durasi yang cukup panjang dalam proses perdamaian Aceh sejak sebelum pendatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005.
Kedudukannya di Bank Dunia juga dalam rangka memperkuat perdamaian di Aceh.
Keempat, nama Muslahuddin cukup dikenal di kalangan negara/lembaga donor dan NGO internasional.
Ini dapat menjadi peluang bagi Aceh dalam melakukan lobi proyek-proyek dari negara donor untuk percepatan pembangunan Aceh.
Nah, di akhir tulisan, mari kita berpikir jernih dan mengedepankan kepentingan seluruh rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
Utamakan kepentingan percepatan pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh yang saat ini masih tercatat sebagai runner up (juara II) provinsi termiskin di Sumatera.
Partai-partai pengusung Inova 2017-2022 perlu mempertimbangkan sosok yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat dan lobi anggaran nasional untuk calon pendamping Nova Iriansyah 2020-2022. Semoga!.
*) PENULIS adalah Warga Aceh, sedang kuliah di UUM Malaysia.
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.