Baca tanpa iklan
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyampaikan Nota Kesepahaman 1990 telah mendukung penggunaan fasilitas militer Singapura oleh AS.
“Dukungan kami untuk kehadiran AS, tetap penting bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia-Pasifik," ucap Lee.
Sementara, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyampaikan negaranya sangat mementingkan hubungan dengan Amerika Serikat dan kemitraan komprehensif AS-Malaysia terus menjadi kerangka kerja yang saling menguntungkan.
Sedangkan, Filipina memperpanjang proses penangguhan penarikan Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) dengan Amerika Serikat selama enam bulan mendatang.
Dengan perpanjangan itu, artinya proses penarikan VFA berlaku hingga 1 Juni 2021.
Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. pada Rabu mengatakan bahwa perpanjangan proses itu berdasarkan instruksi dari Presiden Rodrigo Duterte.
“Empat tahun terahir telah mengubah Laut China Selatan dari ketidakpastian soal intensi kekuatan besar menjadi salah satu prediktabilitas dan stabilitas, terkait apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan, apa yang akan diterima atau tidak terkait Laut China Selatan,” urai Locsin.
Baca juga: Militer Indonesia Diklaim Terkuat di ASEAN, Prabowo Masih Ingin Beli Banyak Senjata untuk TNI
Baca juga: Corona Mereda, Negara ASEAN Ini Bayar Warga untuk Liburan Dalam Negeri, Turis Asing Dilarang Masuk
Baca juga: Amerika Serikat Siap Bantu ASEAN Hadang China Soal Klaim Laut China Selatan
ASEAN Outlook on Indo-Pacific harus konkret
Pengamat Hubungan Internasional Anak Agung Banyu Perwita menyampaikan ASEAN harus dapat berdiri sendiri dalam merespons isu keamanan di kawasan.
ASEAN, kata dia, juga harus menyepakati bahwa tidak boleh ada negara manapun yang mendominasi atau mendikte keinginannya di kawasan.
“ASEAN adalah pelaku utama. Asia Tenggara tetap harus menjadi aktor sentral entah kepada AS atau China atau negara lain,” kata Guru Besar Hubungan Internasional President University itu kepada Anadolu Agency pada Kamis.
Seperti diketahui, ASEAN Outlook on Indo-Pacific merupakan penegasan posisi ASEAN dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Pasifik dan Samudera Hindia yang telah disepakati pada KTT ASEAN 2019 di Bangkok.
Outlook ini mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama yang terbuka dan inklusif di bidang yang menjadi prioritas ASEAN, yaitu maritim, ekonomi, konektivitas, dan pencapaian SDGs.
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga saat berkunjung ke Indonesia pada Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi harapannya agar Laut China Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil.
“Spirit kerja sama inklusif perlu juga terus dimajukan dalam kerja sama Indo-Pasifik sebagaimana tercermin dalam ASEAN Outlook Indo-Pacific," ujar dia.
Baca juga: Greenpeace: Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Belum Tunjukkan Komitmen Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Baca juga: RUU Larangan Minuman Beralkohol, Ini 5 Jenis Minuman Beralkohol yang Dilarang
Baca juga: Hotman Paris Sebut Ini untuk Nikita Mirzani, Gegara Sindir Habib Riziek, Rumah Nyai Dijaga Polisi