Baca tanpa iklan
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRA dari Partai Aceh, Saifuddin Yahya SE alias Pak Cek, dalam kesempatan ini mengatakan mereka di DPRA berkomitmen membangun jalan Cot Irie- Limpok.
Selain itu, juga pembangunan saluran irigasi lima kilometer dari 15 kilometer kebutuhannya.
Pasalnya, selama ini petani kesulitan memperoleh air untuk mengaliri sawah dari tadah hujan.
Hal lain diutarakan, Anggota DPRA dari Partai PNA, Darwati A Gani. Menurut Darwati, izin -izin lahan masih berjalan.
UUPA mengharuskan pemerintah menyediakan lahan untuk Tapol dan Napol.
Pertemuan antara DPRK Aceh Besar dengan DPRA Dapil I hadir Wakil Ketua DPRK Aceh Besar dari Partai Keadilan Sejahtera, Zulfikar Aziz SE.
Kemudian Wakil Ketua Bakhtiar ST dari Partai Aceh dan Anggota DPRK Aceh Besar lainnya di lima Dapil.
Selain itu, juga hadir Wakil Bupati Aceh Besar, Tgk Husaini A Wahab, para OPD jajaran Pemkab Aceh Besar.
Sedangkan Anggota DPRA Dapil I yang hadir, yakni HT Ibrahim ST MM, Muchlis Zulkifli ST, Saifuddin Yahya SE, Drs H Abdurrahman Ahmad, Sulaiman SE, Ansari Muhammad SPt, MSi.
Selanjutnya Tgk H Irawan Abdullah SAg, Teuku Irwan Djohan ST, Tezar Azwar, Darwati A Gani, H Azhar MJ Roment.
Mereka semua sebagai legislatif berkomitmen membangun Aceh Besar sesuai komisi masing-masing di DPRA.
Sementara itu, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, mengatakan, jumlah penduduknya 400 ribu yang tersebar di seluruh 23 Kecamatan dan 604 gampong.
Mawardi menjelaskan, membangun Aceh Besar tidak akan mampu sendirian, maka dari itu bantuan legislatif adalah hal yang paling penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
"Legislatif bisa membantu eksekutif untuk memperjuangkan anggaran pembangunan untuk Aceh Besar, seperti pembangunan jalan provinsi yang ada di Aceh Besar.
Banyak sekali jalan provinsi yang ada di Aceh Besar yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh.
Sejauh ini jalan terpanjang punya provinsi Aceh ada di Aceh Besar, hampir 700 kilometer panjangnya, belum lagi jalan yang sifatnya tidak memiliki status.
Tentu sangat sulit sekali untuk mengajukan anggaran perbaikannya," kata Bupati Mawardi. (*)