Baca tanpa iklan
Gubernur sudah menyurati Mendagri untuk melaksanakan Pilkada dan penjabaran penggunaan anggaran. "Tapi itu yang belum ada dari Mendagri. Karena itu minta pimpinan DPR RI mendorong Mendegari mengeluarkan surat persetujuan dan penjabaran penggunaan anggaran," ujar Kamaruddin Andalah.
Politisi PAN, Fuadri mengatakan, apa yang sudah dituangkan dalam UU 11/2006 hendaknya dapat dilaksanakan sebagaimana sudah tertuang dalam UU tersebut. Sehingga tidak terjadi polemik antara Aceh dan Jakarta.
"Sikap DPP PAN Pilkada nasional tahun 2024. Tapi di Aceh PAN menghormati dan mendukung Pilkada Aceh 2022. Dan semua partai nasional bersikap sama untuk Aceh sesuai UUPA," ujarFuadri.
Anggota Komisi ri Partai Golkar, Nuraini Maida menambahkan Komisi I DPRA ke Jakarta dalam rangka mengemban amanah rakyat Aceh untuk laksanakan Pilkada 2022.
"Selalu mereka, rakyat, datang untuk ingatkan kami soal ini. Rakyat antusias. Supaya UUPA bisa terlaksana," ujar dokter hewan ini.
Saiful Bahri, dari Partai Aceh menegaskan, UUPA merupakan salah satu poin kesepakatan MoU Helsinki yang diteken Pemerintah dan GAM untuk mengakhiri konflik.
"Ini untuk meyakinkan kawan dan rakyat, bahwa masa kita bersitegang sudah selesai,segala permasalahan dilaksanakan dengan perundingan.
"Ini yang harus kita jalankan. Jangan sampai soal Pilkada rusak semuanya," Saiful Bahri mengingatkan.(*)
Baca juga: Gubernur Aceh Takziah ke Makam Ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzami
Baca juga: Ketua PP TIM Surya Darma Nyatakan Dukung Pilkada Aceh 2022
Baca juga: Mr Riza Barbershop Buka Cabang Baru, Pemilik Kartu TFC Cukup Bayar Rp 20.000