Berita Banda Aceh

Ketua KPK: Kemiskinan Aceh Bukan Hanya Tanggung Jawab Gubernur, Disampaikan Saat Lantik JMSI Aceh

Editor: Mursal Ismail
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua KPK Firli Bahuri: Kemiskinan Aceh Bukan Hanya Tanggung Jawab Gubernur

Kemudian kondisi suatu daerah harus meyakinkan dan memberi peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan terkahir pemerintah dan segenap unsur lainnya harus mampu menghadapi kondisi krisis seperti saat ini, yaitu pandemi Covid-19.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta media khususnya mereka yang terhimpun dalam JMSI untuk ikut mengontrol pengelolaan Dana Otsus yang dilakukan Pemerintah Aceh.

Ia mengatakan, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) sudah dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"Di dalam RPJM itu sudah dipikirkan tentang bagaimana menurunkan angka kemiskinan, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, apa yang harus dilakukan agar kesejahteraan rakyat itu bisa terwujud," kata Nova.

Nova mengatakan, RPJM Aceh 2017-2022 merupakan produk hukum atau qanun yang dibuat oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

RPJM tersebut mengandung filososi program dan kegiatan yang semuanya telah diukur out put dan out come nya. Karena itu, rencana yang telah dirumuskan tersebut harus ditaati secara konsisten.

"Kemudian kalau ada pertanyaan kenapa angka kemiskinan masih tinggi, menurut hemat Saya mungkin kita kurang konsisten mentaati RPJMA," kata Nova.

Oleh sebab itu, Nova meminta media untuk mengontrol semua pihak yang terlibat dalam Pemerintahan Aceh untuk konsisten menjalankan program sesuai RPJM Aceh 2017-2022. (*)

Berita Terkini