Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh yang masih tinggi sebesar 15 persen pada tahun 2021 ini.
Pemerintah Aceh bersama 23 Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh dan Tim 9 instansi vertikal pusat yang ada di Aceh, duduk satu meja membahas masalah kemiskinan.
Pembahasan dimulai dengan pemaparan 23 Sekda kabupaten/kota dalam menurunkan jumlah penduduk miskinnya.
Kemudian dilanjutkan dengan paparan, saran dan beberapa solusi dari tim 9 terhadap permasalahan kemiskinan yang ada di masing-masing daerah. Acara ini berlangsung di ruang Rapat Sekda Aceh, Selasa (6/4/2021).
Baca juga: Mengurangi Kemiskinan Berat, Biar Mawah Saja!
Sekda Aceh, dr Taqwallah M.Kes kepada Serambinews.com mengatakan, pertemuan 23 Sekda Kabupaten/Kota dengan Tim 9 instansi vertikal pusat ini, memang sudah direncanakan.
Setelah pelaksanaan Musrenbang Aceh tahun 2022 di Hotel Hermes, pada hari Senin (5/4), dilanjutkan dengan pertemuan 23 Sekda Kabupaten/Kota dengan tim 9 intansi vertikal pusat.
Tim 9 intansi vertikal pusat itu, adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Bea dan Cukai, BPK, BPKP, BPS, BI, dan OJK.
Tujuan dari pertemuan ini, kata Taqwallah, supaya tim 9 instansi dari pemerintah pusat itu mengetahui, kondisi kemiskinan di 23 kabuapaten/kota dan upaya apa yang telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota.
Kemudian tim 9 intansi intansi vertikal pusat itu memberikan saran, usul maupun solusi yang perlu dilakukan 23 kabupaten/kota untuk memanfaatkan dana APBK dan sumber dana lainnya untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin di daerahnya guna menurunan angka kemiskinan daerahnya.
Misalnya Aceh Singkil, yang persentase angka kemiskinannya cukup besar mencapai 20,2 persen.
Tahun ini menargetkan penurunannya menjadi 19,42 persen, dengan jumlah belanja APBK nya Rp 942,80 miliar dan pendapatan Rp 939,30 miliar.
Baca juga: Wakil Ketua DPRA Sebut Persoalan Kemiskinan Aceh Berdampak dari Faktor Pendidikan
Program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengurangi penduduk miskinnya, di paparkan secara detil oleh Sekdanya Drs Azmi, di forum rapat dengan tim 9 intansi vertikal pusat tersebut.
Strategi yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tahun ini untuk menurunkan angka kemiskinannya ada enam strategis.
Pertama mengatasi beban pengeluran, kedua meningkatkan pendapatan, ketiga meningkatkan kualitas SDM, keempat mengurangi biaya transaksi ekonomi, kelima menjaga stabilitas pangan dan keenam mengatasi dampak bencana.
Untuk melaksanakan enam kegiatan tadi, Pemerintah Aceh Singkil, telah mengalokasikan dana APBK nya tahun ini senilai Rp 313,9 miliar dan dari sumber APBN sekitar Rp 8,7 miliar.
Menanggapi penjelasan dari paparan 23 Sekda Kabupaten/Kota, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Aceh, Syafriadi mengatakan, banyak sumber pembiayaan program dari pemerintah pusat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu di Aceh, belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di berbagaia daerah di Aceh
Baca juga: Gadis Ini Terkejut Saat Bangun Tidur, Ada Pemuda Dalam Kamarnya, Akhirnya Ini yang Terjadi
Misalnya program dana bergulir untuk koperasi dan UMKM, sampai bulan Maret 2021 baru tujuh daerah yang mencairkan dana tersebut senilai Rp 39,9 miliar.
Penyerapan dana bergulir koperasi itu, untuk Aceh sangat rendah baru 0,32 persen dari yang tersalur secara nasional Rp 12,4 miliar.
Selain dana bergulir untuk koperasi dan UMKM, masih banyak program pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu yang penyerapannya dananya sangat kecil di Aceh.
Diantaranya dana ultra mikro (Umi) bagi koperasi dan UMKM tanpa aqunan juga ada, dari PNM, Pegadaian. Kemudian program kredit usaha rakyat (KUR) dari bank pemerintah, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Serta banyak lainnya, kata Syafriadi, yang bisa membantu masyarakat miskin/kurang mampu untuk mendapatkan tambahan modal usha, dimasa pandemi covid 19 ini.
Baca juga: Komandan Brimob Meninggal, Begini Kondisi 20 Anggota Polda Maluku Setelah Divaksin AstraZeneca
Programnya sampai kini masih berjalan, tapi daya serap uangnya di Aceh, rata-rata masih dibawah 1 persen, dari yang tersalur secara nasional.
Diharapkan, setelah pertemuan antara 23 Sekda Kabupaten/Kota dengan tim 9 intansi vertikal pusat ini, yang difasilitasi Sekda Aceh, dr Taqwallah M.Kes dan Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek.
Para Sekda Kabupaten/Kota yang telah mendapat informasi dari tim 9 intansi vertikal pusat, sepulang dari pertemuan ini, bisa membuat program perencanaan untuk memaksimalkan pemanfataan dan penyerapan berbagai sumber dana pembiayaan yang programnya sampai kini masih digulirkan pemerintah pusat untuk Koperasi dan UMKM di daerah.
Sebagai Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, kata Syafriadi, pihaknya juga heran, kenapa pemanfaatan dana bantuan tambahan modal usaha dari berbagaia jenis yang digulirkan pusat untuk pemulihan ekonomi nasional, penyerapannya di Aceh, sangat rendah.
"Oleh karena itu, kami 9 instansi vertikal pusat, memberikan masukan kepada Sekda Aceh, untuk disampaikan kepada 23 kabupaten/kota," ujarnya.
Baca juga: Monster Laut Ditangkap, Kepalanya Seram Seperti Mau Mangsa Nelayan
Pertemuan hari ini, dengan 23 Sekda Kabupaten/Kota, kata Syafriadi, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Sekda Aceh, drTaqwallah M.Kes bersama Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek, SH, MH, sebelumnya.
Syafriadi mengatakan, untuk penurunan jumlah penduduk miskin di daerah, tidak bisa mengandalkan dana APBK semata, tapi perlu dicari sumber lain.
Diantaranya dana KUR, dana bergulir, Ultra Mikro, BPUM dan lainnya yang sampai kini, masih terus bergulir programnya, tapi pemanfaatannya untuk koperasi dan UMKM di kabupaten/kota di Aceh masih rendah.(*)
Baca juga: Udah Sedia Hadiah Rp 75 Juta, Tapi Istrinya belum Pulang, Suami: Anak Kita Butuh Kasih Sayang Ibu