Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, KUALA LUMPUR - Para pengusaha Malaysia mengutuk rencana pemerintah untuk memberlakukan lockdown atau penguncian nasional selama 14 hari, mulai 1 Juni 2021.
Para pebisnis pada Sabtu (29/5/2021) mengeluhkan kondisi tersebut, karena telah berada dalam posisi kesulitan membangun usaha.
Mereka mengharapkan bantuan pemerintah agar tetap bertahan dalam berusaha selama pandemi Covid-19 ini.
Pada Jumat (28/5/2021), Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan keputusan memberlakukan "penguncian total" untuk mengatasi tekanan yang meningkat pada sistem perawatan kesehatan.
Setelah infeksi virus Corona melonjak ke rekor baru dalam beberapa minggu terakhir dan varian baru virus terdeteksi di Malaysia.
"Keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan kasus harian virus Corona lebih dari 8.000 orang dan 70.000 kasus aktif," kata Muhyiddin dalam sebuah pernyataan.
Pada Sabtu (29/5/2021), Malaysia mencatat 9.020 kasus, tingkat infeksi tertinggi sejak wabah pertama kali dilaporkan pada Maret 2020.
Baca juga: Polisi Malaysia Gagalkan Penyelundupan 105 Kg Sabu ke Aceh, Dua WNI Diamankan di Simpang Ampat
Muhyiddin mengatakan tindakan penguncian yang lebih ketat akan berlaku untuk semua bidang sosial dan ekonomi.
Hanya sektor layanan dan ekonomi penting yang akan tetap beroperasi.
Seperti yang telah terdaftar di dewan keamanan nasional.
Namun, meskipun ribuan infeksi baru dilaporkan setiap hari, Asosiasi Pemilik Restoran dan Bistro Malaysia (PPRB) mengatakan penguncian dari 1 sampai 14 Juni akan menjadi "paku terakhir."
“Banyak yang masih terguncang dari efek penguncian pertama yang diterapkan pada Maret 2020," ungkapnya.
"Karena sebagian besar tidak dapat bertahan hidup dengan pengiriman atau pengambilan sendiri,” kata William Lee, presiden PPRB, kepada Arab News, Sabtu (29/5/2021).
Dengan lebih dari 500 bisnis yang terdaftar di PPRB, lebih dari 60 persen tidak beroperasi saat ini.
“Orang-orang masih berjuang menghasilkan cukup uang untuk membayar kelebihan biaya," ujarnya.
"Tetapi, kami tidak melihat bantuan yang ditargetkan pada kelompok operator ini dan staf mereka,” kata Lee.
Dia menambahkan, PPRB telah meminta bantuan pemerintah untuk menekan lembaga keuangan.
Agar memberikan moratorium untuk membantu bisnis yang terkena dampak pandemi Covid-19.
“Bantuan lain yang kami minta, memperpanjang program subsidi gaji," harapnya
"Memberikan sedikit keringanan sewa," tambahnya.
Dia berharap ada penangguhan pengajuan pajak seperti penjualan dan jasa atau perusahaan.
Baca juga: Malaysia Krisis Virus Corona, Beli 12,8 Juta Dosis Tambahan Vaksin Covid-19 Pfizer
Dia menjelaskan pihak berwenang mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas penerapan prosedur operasi standar baru tetapi belum memadai.
“Secara teori, ini proses yang sangat bagus, tapi kenyataannya pemerintah tidak peduli pada denyut nadi bangsa," tudingnya.
"Jadi yang bisa mereka lakukan lebih baik adalah tetap menjalin kerja sama dengan berbagai asosiasi perdagangan,” ujarnya.
Dia menjelaskan tidak terlibat dengan berbagai asosiasi perdagangan sampai situasinya mengerikan.
Bahkan ketika melakukannya, tidak ada cukup waktu untuk mengumpulkan umpan balik dari semua pihak.
Sehingga, harus menyusunnya menjadi rencana yang dapat ditindaklanjuti yang akan membantu pulih secepat mungkin.
Selama periode penguncian, bisnis yang tidak penting tidak akan diizinkan beroperasi.
Bahkan, seluruh warga Malaysia diharuskan melakukan karantina sendiri di rumah.
Restoran, bagaimanapun, dapat memperluas layanan takeaway.
Pemilik restoran Shankar Santiram mengatakan dengan memberikan paket stimulus, pemerintah dapat membantu pemilik restoran menjaga tenaga kerja.
“Banyak orang mengatakan pemilik restoran itu egois, dan saya katakan itu sama sekali tidak benar,” kata Shankar.
Dia menjelaskan operator berada di ambang kebangkrutan, dengan banyak yang tidak mampu membayar gaji staf mereka.
“Mereka membobol tabungan atau meminjam uang dari teman dan keluarga agar bisnis tetap berjalan,” katanya.
Sementara itu, pakar kesehatan masyarakat mengatakan penguncian terbaru menunjukkan pemerintah telah mengakui tindakan penguncian saat ini.
Dimana, belum memadai untuk menghentikan infeksi yang meningkat.
“Mereka (pemerintah) harus mengeluarkan langkah-langkah yang lebih ketat seperti penguncian total nasional," ujarnya.
Disebutkan, beberapa hari yang lalu perdana menteri melakukan wawancara langsung di televisi.
Untuk memberi tahu orang-orang mengapa pemerintah tidak mampu melakukan penguncian total secara nasional.
"Perdana menteri bersikeras pada pendekatan yang ditargetkannya," kata Lim Chee Han, seorang ahli dari Jaringan Dunia Ketiga.
Baca juga: PM Malaysia Umumkam Lockdown Nasional Mulai 1 Juni, Penguncian Total Akibat Lonjakan Covid-19
Dia menambahkan risiko infeksi baru yang meningkat menjadi 10.000 setiap hari sudah dekat.
Terutama jika pemerintah tidak memberlakukan lockdown.
“Hanya butuh 10 hari hingga kasus naik jika kita mengambil nilai Rt pada 1,14 yang dilaporkan dua hari lalu sebagai konstanta,” katanya.
Rt atau R-nihil mewakili jumlah rata-rata orang yang tertular oleh satu individu ke individu lainnya.(*)