Baca tanpa iklan
Kesetaraan gender dan menolak politik Islam. dan gagasan tentang kemurtadan.
Sahin mengatakan Milli Gorus telah menolak karena perwakilannya tidak diajak berkonsultasi.
“Seolah-olah kami perampok yang sekarang harus berjanji untuk mematuhi hukum Prancis," ujarnya.
"Kami selalu mematuhi hukum Prancis dan musuh utama kami adalah ekstremis Islam,” katanya.
Marah atas kemunduran ambisi Macron untuk menciptakan Islam di Prancis, Darmanin mengambil permintaan dana sebagai hadiah, kata Fouad Douai.
Dia bertanggung jawab atas pemeliharaan masjid agung Heyritz di dekatnya, yang berhasil menerima dana negara pada 2000.
“Dengan tidak menandatangani piagam, Milli Gorus memberinya kesempatan untuk menindak mereka," ujarnya.
Sementara itu, Walikota Hijau membuat kesalahan dengan memulai mandatnya dengan subjek yang begitu sensitif saat ada perselisihan nasional yang sedang berlangsung tentang Islam.
“Itu adalah manna bagi para ekstremis, dengan di satu sisi orang-orang Muslim bisa berkata,
'Lihat, lihat bagaimana mereka memperlakukan kami' dan di sisi lain mereka yang mengklaim balai kota mendanai Islam radikal.”
Darmanin memerintahkan gugatan hukum untuk subsidi yang direncanakan.
Juru bicara pemerintah Gabriel Attal bahkan mengklaim Milli Gorus tidak punya alasan untuk mengatur kegiatan atau berada di Prancis.
Baca juga: Badan Kemakmuran Masjid Nurul Falah Serahkan Sumbangan untuk Palestina
“Mudah-mudahan ini membuka mata semua orang dan undang-undang 'separatisme' akan segera disahkan,” tweet menteri dalam negeri.
Disetujui oleh anggota parlemen di Majelis Nasional pada Februari 2021, diperkuat di Senat pada April, RUU tersebut secara khusus mengharuskan semua asosiasi untuk berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai republik.
Jika mereka menerima subsidi negara.