Berita Luar Negeri

Ini Aturan Tentang Kripto yang akan Diterapkan di Amerika Serikat

Editor: Muhammad Hadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi pembelian barang di pasar gelap internet (darknet) dengan cryptocurrency atau uang kripto, seperti BTC, ETC, BCH dan lainnya

Ini Aturan Tentang Kripto yang akan Diterapkan di Amerika Serikat

SERAMBINEWS.COM - Dunia kripto sepertinya tak sebebas sekarang ini. 

Amerika Serikat akan menerapkan aturan baru untuk mengatur masalah kripto.

Proposal anggaran 2022 Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mencakup beberapa persyaratan pelaporan kripto.

Demikian menurut dua dokumen yang terbit Jumat (28/5/2021) pekan lalu.

Anggaran pertama dari Pemerintahan Biden mencakup dua proposal yang akan memberikan persyaratan tambahan seputar jenis informasi apa yang harus lembaga keuangan laporkan ke Internal Revenue Service (IRS).

Mengutip CoinDesk, di proposal pertama anggaran 2020, AS akan “memperluas pelaporan informasi broker sehubungan dengan aset kripto”.

Baca juga: Untuk Lawan China dan Rusia, Presiden AS Naikkan Anggaran Pertahanan

"Buku Hijau" Departemen Keuangan memberikan lebih banyak konteks, akan "memperluas cakupan pelaporan informasi oleh pialang" dengan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi di berbagai yurisdiksi yang telah bermitra dengan AS.

"Pialang, termasuk entitas seperti bursa dan penyedia dompet kripto, melaporkan informasi yang berkaitan dengan entitas pasif tertentu dan pemilik asing substansial mereka saat melaporkan aset kripto yang dipegang oleh entitas tersebut," tulis "Buku Hijau" Departemen Keuangan.

Melaporkan data tentang rekening pengguna 

Pendapatan kotor, penjualan, dan "pemilik asing substansial" dalam entitas pasif akan masuk dalam laporan tersebut.

Baca juga: Singapura akan Suntik Vaksin Covid-19 Kepada Anak Sekolah

Aturan main ini akan berlaku untuk pengajuan pelaporan setelah 31 Desember 2022.

“Penghindaran pajak menggunakan aset kripto adalah masalah yang berkembang pesat.

Karena industri ini sepenuhnya digital, pembayar pajak bisa bertransaksi dengan bursa dan penyedia dompet kripto tanpa meninggalkan Amerika Serikat," ungkap "Buku Hijau" Departemen Keuangan.

Anggaran 2022 mencakup beberapa persyaratan pelaporan kripto lainnya.

Baca juga: Wanita Pertama Terinfeksi Covid-19 Sedang Diburu Ilmuwan, China Dapat Tekanan Asal Usul Virus Corona

Halaman
12

Berita Terkini