Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, JERUSALEM - Pemerintah baru Israel akan mengakhiri masa jabatan 12 tahun Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri.
Bahkan, telah menandatangani perjanjian koalisi terakhirnya pada Jumat (11/6/2021), termasuk batas masa jabatan.
Dilansir AFP, Sabtu (12/6/2021), Koalisi partai-partai dari sayap kanan dan kiri diperkirakan akan lebih fokus pada masalah ekonomi dan sosial.
Daripada mengambil risiko mengekspos keretakan internal dengan mencoba mengatasi masalah diplomatik utama seperti konflik Israel-Palestina.
Baca juga: Kandidat Senat AS Khaled Salem Desak DPR Dukung Israel,Hancurkan Hamas dan Hizbullah
Netanyahu, pemimpin terlama Israel, akan digantikan pada Minggu (13/6/2021) oleh koalisi, mencakup untuk pertama kalinya sebuah partai dari minoritas Arab Israel.
Di bawah perjanjian pembagian kekuasaan, Naftali Bennett, dari partai ultra-nasionalis Yamina (Kanan), akan menjabat sebagai perdana menteri selama dua tahun.
Bennett mengatakan koalisi mengakhiri dua setengah tahun krisis politik.
Meskipun tidak jelas berapa lama elemen koalisi yang berbeda akan bertahan bersama.
Dia kemudian akan menyerahkan kepada Yair Lapid dari partai sentris Yesh Atid (Ada Masa Depan).
Baca juga: Pasukan Khusus Israel Menyamar Jadi Warga Arab, Tembak Mati Dua Petugas Keamanan Palestina
Di antara kesepakatan yang digariskan oleh pihak-pihak.
Digambarkan Lapid sebagai pemerintah persatuan yakni
• Membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi dua periode, atau delapan tahun.
• Dorongan infrastruktur untuk memasukkan rumah sakit baru, universitas baru, dan bandara baru.
• Melewati anggaran dua tahun untuk membantu menstabilkan keuangan negara dan kebuntuan politik yang berkepanjangan.
Israel masih menggunakan versi pro-rata dari anggaran dasar 2019 yang diratifikasi pada pertengahan 2018.