Baca tanpa iklan
Faksi Palestina telah menyerukan hari kemarahan terhadap acara tersebut.
Baca juga: Buat Sejarah, Partai Politik Arab Bergabung dengan Pemerintahan Baru Israel
Dengan ingatan bentrokan dengan polisi Israel masih segar bulan lalu di kompleks Masjid Al-Aqsa Jerusalem yang diperebutkan dan lingkungan kota.
Di mana warga Palestina menghadapi penggusuran dalam sengketa pengadilan. dengan pemukim Yahudi.
"Ini adalah provokasi rakyat kami dan agresi terhadap Jerusalem kami dan tempat-tempat suci kami," kata Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh.
Gerakan Islam Hamas yang menguasai Jalur Gaza memperingatkan kemungkinan permusuhan baru jika pawai terus berlanjut.
Perubahan rute atau pembatalan prosesi dapat mengekspos pemerintah Israel pada tuduhan dari lawan sayap kanannya yang memberikan hak veto kepada Hamas atas peristiwa di Jerusalem.
Polisi Israel akan mempresentasikan rekomendasi rute mereka kepada pejabat pemerintah/
Wakil Menteri Keamanan Dalam Negeri Yoav Segalovitz mengatakan pemerintah masa lalu telah menghentikan nasionalis mengunjungi situs-situs Muslim pada saat ketegangan.
"Hal utama adalah mempertimbangkan apa yang benar untuk dilakukan saat ini," katanya kepada radio Kan Israel.
Orang-orang Palestina menginginkan Jerusalem Timur, termasuk Kota Tua, menjadi ibu kota negara yang ingin mereka dirikan di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki.
Israel, yang mencaplok Jerusalem Timur dalam sebuah langkah yang belum mendapat pengakuan internasional setelah merebut daerah itu dalam perang tahun 1967, menganggap seluruh kota sebagai ibu kotanya.
Dengan adanya perselisihan di antara para anggotanya yang berpotensi mengancam stabilitasnya, pemerintah baru Israel berharap untuk menghindari isu-isu penting.
Seperti kebijakan terhadap Palestina dan fokus pada reformasi domestik dan ekonomi.
“Saya pikir tonggak yang harus diwaspadai adalah anggaran,” kata Yohanan Plesner, presiden Institut Demokrasi Israel.
“Kalau dalam 3-4 bulan ini pemerintah akan meloloskan anggaran 2021-22 maka kita bisa berharap pemerintah ini bisa menjabat minimal dua atau tiga tahun." katanya.