Baca tanpa iklan
Laporan Yocerizal | Banda Aceh
JAKARTA – Wakil Ketua Komite III DPD RI, HM Fadhil Rahmi Lc MA, mengaku prihatin atas kasus yang menimpa tukang bubur, tukang bakso, dan pemilik kafe di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Pedagang tersebut didenda sebesar Rp 5 juta karena melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan tetap berjualan.
“Ini sungguh terlalu,” kata senator asal Aceh yang akrab disapa Syech Fadhil ini kepada Serambinews.com, Senin (2/7/2021).
Seharusnya, lanjut dia, penegak hukum dan pemerintah daerah lebih mengedepankan edukasi dari pada hukuman kepada pedagang.
Sebab, larangan tidak berjualan saja sudah menjadi sebuah hukuman yang bagi pedagang.
“Mereka tidak boleh jualan itu sudah satu hukuman. Secara ekonomi terancam dan perut lapar,” ujarnya.
Baca juga: Suntikan Dosis Ketiga Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Kesehatan Pakai Moderna
Baca juga: Italia Juara Euro 2020, Roberto Mancini : Penantian 53 Tahun Gli Azzurri Terbayar Lunas
Baca juga: Euro 2020 - Cristiano Ronaldo Sabet Top Skor, Donnarumma Ikuti Jejak Zidane Jadi Pemain Terbaik
“Jangan lagi ditambah dengan pemidanaan dan hukuman denda yang jumlahnya memberatkan,” pungkas sahabat Ustaz Abdul Somad ini.
Apalagi Syech Fadhil menilai ada indikasi diskriminasi dalam menjatuhkan hukuman terhadap pedagang pelanggar PPKM.
“Pedagang kecil dihukum denda jutaan, sedangkan pedagang besar hanya ratusan ribu,” tukasnya.
Syech Fadhil berharap penegak hukum dan pemerintah daerah benar-benar menjadi pengayom masyarakat, bukan sekedar memerintah.
“Bagi Abdi Negara, mereka tak susah memikirkan hari-hari selama PPKM. Mereka tetap dibayar gajinya oleh Negara,”
“Sedangkan masyarakat, satu hari tak bekerja, di rumah tak makan. Makanya, mau tak mau mereka harus bekerja,”
“Ini alasan mengapa edukasi itu lebih penting dan menyentuh dari pada hukuman,” jelasnya.
Menurut Syech Fadhil, pemimpin harus lebih mengedepankan aksi-aksi yang edukatif serta mempertimbangkan rasa kemanusian.