Baca tanpa iklan
"Hal ini (kartu vaksin) tentu menjadi solusi untuk membantu para pelaku usaha di tengah pandemi agar usaha tidak terhenti. Karena ada 34 juta masyarakat parekraf yang menggantungkan hidupnya di sektor ini," tutur Sandi.
Menparekraf menambahkan agar pemberlakuan kebijakan kartu vaksin sebagai syarat mobilitas selain bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi juga dari sisi kesehatan tetap terkendali.
"Kami akan kaji dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak pihak terkait," ujarnya.
Kemenparekraf dalam waktu dekat juga berencana membuka sentra vaksinasi di destinasi wisata Jawa Barat seperti di Sukabumi dan Cianjur.
Menurutnya sentra vaksinasi di destinasi wisata adalah upaya mendukung program pemerintah yang menargetkan dua juta vaksinasi per hari, sehingga herd immunity segera tercapai.
"Efektivitas vaksinasi terbukti karena 80 persen dari pasien yang terpapar adalah yang belum divaksin. Jadi tidak perlu ragu lagi dan bertanya-tanya, segera ikut program vaksinasi," ujar Sandiaga.
Sindir Pejabat
Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran, Emil Arifin menyikapi diperpanjangnya penerapan PPKM Level 4 mengatakan pejabat negara diminta menjajal hidup seperti karyawan restoran maupun pusat perbelajaan yang saat ini telah dipotong upahnya, karena tempat bekerjanya tidak beroperasi akibat PPKM Level 4.
Baca juga: PPKM Darurat, Rizky & Lesti Tertunda Nikah, Diisukan Sudah Nikah Siri, Begini Respons Orang Terdekat
"Coba pejabat-pejabat suruh jadi posisi sebagai mereka, kayak apa itu mereka," kata Emil.
Emil mengaku kerap membayangkan karyawan yang memiliki gaji pas-pasan untuk menjalani hidup, dan bebannya saat ini bertambah karena dipotong upahnya.
"Mau hidup dari mana? Coba, biasa hidup pas-pasan, lalu gajinya dipotong. Terus hidupnya bagaimana sekarang?," paparnya.
"Orang yang di PHK, pada ngapain sekarang? Saya tidak bisa bayangkan," sambung Emil.
Menurut Emil, para karyawan restoran maupun pusat perbelanjaan sudah seharusnya diberikan subsidi upah secara langsung ke rekeningnya, tanpa melalui kartu Prakerja. "Mereka tidak dapat subsidi gaji. Langsung berikan kepada mereka, kami punya datanya, ada BPJS-nya, harus disubsidi 100 persen sekarang gajinya, sudah 1,5 tahun ini pandemi," papar Emil.(Tribun Network/nas/nis/sen/wly)