Baca tanpa iklan
Namun, dia tidak merinci anggaran K/L mana saja yang terkena efisiensi akibat BSU 2021 tersebut. Yang jelas, anggaran itu dialihkan menjadi perlindungan sosial bagi para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
"Salah satunya melalui perlindungan sosial yang BSU itu menjadi program tambahan. Sektor yang terdampak karena adanya pembatasan PPKM darurat level 4 level 3 agar juga kita bisa menjaga momentum tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat melalui pekerja buruh yang bisa dijaga," tukasnya.
Buruh Mengeluh
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Silaban menyebutkan para buruh mulai mengeluhkan banyaknya perusahaan yang mengajukan klausul pemotongan gaji di tengah pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat (PPKM) level 3-4.
"Sekarang memang sudah ada beberapa perusahaan yang mencoba melakukan diskusi dengan menjamennya soal pemotongan upah. Karena masa PPKM itu sangat berat sekali," kata Elly.
KSBSI, kata Elly, mengaku lelah menerima ribuan keluhan dari para buruh. Padahal, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam kondisi sulit seperti ini.
"Dilema yang kita hadapi sebagai masyarakat. Mereka pasti mendengar dan membaca. Jadi memang waktu PPKM itu kita harapkan tidak diperpanjang. Tapi kalau ini dibebaskan kita bisa kembali kepada hal yang buruk," jelasnya.
Dia mengakui bahwa pihaknya juga kerap telah menerima bantuan subsidi dari pemerintah. Namun, KSBSI enggan untuk terus berharap dengan adanya bantuan seperti ini. Sebaliknya, kata Elly, buruh justru berharap pemerintah untuk segera menuntaskan masalah pandemi Covid-19. Dengan begitu, para buruh dapat bekerja normal seperti biasa lagi.
"Kami berharap untuk kembali bekerja saja karena itu lebih nikmat daripada diberikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah," tukasnya. (Tribun Network/igm/wly)