16 Tahun Damai Aceh

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA Sebut UUPA Produk Paling Progresif, Seluruh Aceh Kompak

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Mursal Ismail
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Safrizal ZA, Dirjen Bina Adwil Kemendagri  

Ini catatan memilukan. Tapi kita tidak boleh menyerah,” tukas Safrizal yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Pj Gubernur Kalimantan Selatan.

Safrizal menyebutkan Aceh membutuhkan konsep kolaborasi dan akselerasi dalam mencapai kemakmuran. “Akselerasi harus dua atau tiga kali lipat untuk mengejar ketertinggalan,” katanya.

Ia mengimbau untuk tidak buru-buru menyalahkan regulasi, apabila persoalannya ternyata pada tataran implementasi.

Baca juga: Eks Panglima GAM Wilayah Linge: 16 Tahun Damai, Aceh Ibarat Batu Pecah Seribu, Hilang Kasih Sayang

Sofyan A Djalil dalam Refleksi 16 Tahun Perdamaian Aceh (For Serambinews.com)

Sofyan A Djalil Sebut Masyarakat Sudah Dapat Berkah MoU Helsinki

Sebelumnya diberitakan, juru runding  mewakili Pemerintah Indonesia, Sofyan A Djalil mengatakan seluruh rakyat Aceh saat ini mendapat berkah dan manfaat dari pencapaian perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki. 

Ya, MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. 

Sofyan A Djalil menyebutkan di antara berkah tersebut adalah, tidak ada lagi kekerasan, pendidikan berjalan normal,  masyarakat luas berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan sebagainya.

Sofyan A Djalil menyampaikan hal ini dalam Refleksi 16 Perdamaian Aceh, "Siapa Mendapat Apa, Kenapa, Bagaimana,” .

Acara ini digelar secara virtual oleh Riset Politik (Rispol) Indonesia, Selasa (31/8/2021).

“Tidak ada lagi kekerasan, sekolah berjalan, masyarakat secara luas berpartisipasi dalam proses demokrasi, aktivitas ekonomi berjalan,” ujar Sofyan A Djalil yang juga putra asli Aceh itu. 

Sofyan A Djalil yang juga Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan, yang jadi masalah dan perdebatan kemudian apakah MoU kemudian telah membawa kemakmuran?

“Kalau keamanan pasti, proses demokrasi semua orang terlibat dan berpartisipasi dalam proses politik di Aceh.

Apakah kemudian masyarakat Aceh mendapatkan yang lebih secara ekonomi? Mereka bisa berusaha dengan damai, aktivitas ekonomi bisa berjalan,” kata Sofyan.

Ia juga menyebutkan ada sejenis kompensasi dari Pemerintah dalam bentuk dana Otsus, jumlahnya sangat besar.

“Pertanyaannya apakah dana ini mendapat manfaat optimum? Ini bisa menjadi perdebatan. Bahwa manfaat ada, pasti. Tapi apakah manfaat optimum, itu menjadi perdebatan,” tambahnya.

Halaman
1234

Berita Terkini