Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) ternyata telah hadir di Aceh, ditandai dengan acara deklarasi yang berlangsung beberapa waktu lalu.
GPMN adalah sebuah gerakan partisipatif murni rakyat (relawan) yang diinisiasi oleh aktivis 98 dan Relawan BARAK JOIN (Barisan Penggerak Rakyat Jokowi-Amin).
Untuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aceh, mandat kepemimpinan GPMN diberikan kepada Risa Sukma Sarira Skep.
“Surat mandat itu saya terima 13 Juli 2021, yang diberikan oleh Ketua GPMN, Bapak Dadi Palgunadi,” kata Risa didampingi Ketua Penasehat H Nasruddin IB kepada Serambinews.com, Selasa (8/9/2021).
Tak lama setelah mandat itu diberikan, pihaknya langsung melakukan deklarasi pembentukan kepengurusan Aceh yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat.
“Deklarasi kita laksanakan di Aceh Barat pada 16 Juli 2021. Kita laksanakan di sana karena pertimbangan di Banda Aceh saat itu sedang PPKM level 4,” ungkap Risa.
Baca juga: Profil 7 Pemimpin Taliban yang Duduki Pemerintahan Afghanistan, Sirajuddin Haqqani Buronan FBI
Baca juga: Inilah Penjara yang Dijuluki Neraka di Bumi, Napi Dibiarkan Berdiri dan Tanpa Makanan
Baca juga: Calon Penerima Modal Kerja Ikuti Tes Wawancara, Diawali Aceh Timur dan Aceh Selatan
Saat ini, Risa mengaku sedang melakukan konsolidasi organisasi agar GPMN bisa hadir di semua kabupaten/kota di Aceh.
Sejauh ini dia sebutkan, baru GPMN Abdya yang telah melakukan deklarasi, dan 15 kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses pembentukan kepengurusan.
“Saya fokus konsolidasi dulu karena bulan Oktober nanti akan ada rapat kerja di Bandung,” imbuhnya.
Risa menjelaskan, GPMN ini terbentuk untuk ikut mengawal dan mendorong pertumbuhan masyarakat.
Salah satu misi terbentuknya GPMN adalah ikut mendorong pembangunan di daerah, di antaranya melalui sektor ekonomi dan pendidikan.
GPMN berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan tersebut dengan mengawal program pemerintah, seperti Bantuan Program Usaha Mikro (BPUM) Rutilahu maupun lainnya.
Serta mendirikan lembaga ekonomi yaitu koperasi dan lembaga pendidikan di setiap DPD.(*)