Baca tanpa iklan
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami Anggota DPR Aceh yang bergabung di Komisi I DPR Aceh yang membidangi pertanahan, hukum, politik, pemerintahan dan hubungan luar negeri menyatakan protes keras atas titik koordinat google coding dan google tagging," tegasnya.
Azhar juga berharap, Google Indonesia segera mungkin memperbaiki kesalahannya dengan berpedoman kepada Keputusan Mendagri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tapal Batas Kabupaten Aceh Singkil-Aceh dan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumut.
Surat protes itu ditembuskan juga ke Kemendagri, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, Gubernur Aceh, pimpinan DPRA, dan Bupti Aceh Singkil.(*)
Baca juga: Suasana Kelurahan di Kota Binjai Mencekam, Preman Bayaran Mafia Tanah Bacok Pembuat Tapal Batas