Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Pemerintah Rusia dan China memblokir sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan (DK) PBB ke Mali.
Seusai para pemimpin militer Mali menunda pemilihan bulan depan hingga 2026.
Dimana, menjadi sebuah pukulan bagi pemulihan demokrasi di negara Afrika Barat yang bermasalah itu.
Duta Besar Kenya untuk PBB, Martin Kimani mengatakan kecewa dengan keputusan Rusia dan China, seperti dilansir AP, Rabu (12/1/2022).
Dia menjelaskan usulan dirancang Prancis yang mendukung sanksi ke Mali yang dijatuhkan oleh kelompok regional Afrika Barat ECOWAS.
Dia mengaku kecewa berat karena DK PBB tidak dapat menyetujui apa yang disebutnya pernyataan yang ringan.
Baca juga: Tentara Prancis Angkat Kaki dari Mali, Setelah Sembilan Tahun Membantu Negara Bekas Jajahannya
Kimani mengatakan kegagalan DK PBB untuk mendukung tindakan ECOWAS mendorong tiga anggota Afrika lainnya, Kenya, Ghana dan Gabon mendukung posisi blok regional.
Termasuk pengenaan sanksi terhadap otoritas militer di Mali untuk memastikan transisi yang dipercepat ke aturan konstitusional.
Mali telah berjuang untuk menahan pemberontakan ekstremis Islam sejak 2012.
Pemberontak ekstremis dipaksa dari kekuasaan di kota-kota utara Mali dengan bantuan operasi militer yang dipimpin Prancis.
Tetapi mereka berkumpul kembali di padang pasir dan mulai melancarkan serangan terhadap tentara Mali dan sekutunya.
Ketidakamanan telah memburuk dengan serangan terhadap warga sipil dan pasukan penjaga perdamaian PBB.
Pada Agustus 2020, Presiden Mali, Boubacar Ibrahim Keita digulingkan dalam kudeta yang melibatkan Kolonel Assimi Goita.
Pada Juni 2021, Goita dilantik sebagai presiden pemerintahan transisi setelah melakukan kudeta keduanya dalam sembilan bulan.
Junta awalnya telah setuju untuk mengadakan pemilihan baru pada akhir Februari 2022.
Tetapi kepemimpinan militer mengatakan pemilihan presiden tidak akan berlangsung sampai tahun 2026.
Dengan alasan ketidakamanan yang semakin dalam di seluruh negeri, memberi Goita empat tahun lagi berkuasa.
Para pemimpin ECOWAS menanggapi denngan menyebut jadwal Goita yang tertunda sama sekali tidak dapat diterima.
Baca juga: Bom Tewaskan Jurnalis Terkenal Somalia, Abdiaziz Mohamud Guled, Sering Mengkritik Al-Shabab
ECOWAS mengatakan itu berarti pemerintah transisi militer yang tidak sah akan menyandera orang-orang Mali selama lima tahun ke depan.
Mereka memberlakukan sanksi baru, menangguhkan sebagian besar perdagangan dan bantuan keuangan ke Mali.
Bahkan, menutup perbatasan darat dan udara dengan anggota ECOWAS lainnya dan mengaktifkan pasukan siaga blok tersebut.
Dikatakan, mereka harus siap untuk segala kemungkinan.
Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan anggota Dewan Keamanan lainnya bergabung dengan Afrika dalam mendukung tindakan ECOWAS.
Wakil Duta Besar Inggris James Kariuki menyebut keputusan Mali untuk menunda pemilihan sangat mengecewakan.
James mempertanyakan komitmen otoritas transisional terhadap demokrasi dan supremasi hukum.
Baca juga: PBB Peringatkan Somalia Hadapi Kekeringan Parah, Dua Juta Orang Terancam Kelaparan
Meskipun ada jaminan yang diberikan kepada anggota dewan ini selama kunjungan ke Bamako Oktober 2021.
Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield menuduh pemerintah transisi Mali kurangnya kemauan politik untuk membuat kemajuan menuju penyelenggaraan pemilihan.
Dikatakan transisi lima tahun hanya memperpanjang penderitaan rakyat.(*)