Baca tanpa iklan
BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyatakan, untuk menumbuhkan iklim investasi perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, perlu membuat disain makanisme benefit sharing antara pemerintah Aceh, kabupaten/kota dengan pusat.
“Batasan kewenangan yang sering beririsan dan berbeda tafsir, sangat merugikan pengembangan usaha kelautan dan perikanan,” kata Nova Iriansyah pada Rakor Kemaritiman dan Peningkatan Ekonomi Aceh, di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (1/3/2022).
Rakor tersebut dihadari Koordinator Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, para Kepala SKPA, Kepala DKP Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di wilayah Aceh, pejabat struktural dan fungsional di lingkup DKP Aceh, akademisi dan undangan lainnya.
Nova mengatakan, selaras dengan tujuan Sustainable Developmen Goals (SDGs) ke 14, laut dan sumber daya yang dikandungnya agar dikelola secara berkelanjutan.
Dikatakan, capaian sektor kelautan dan perikanan selama periode 2017-2021 menjadi motivasi dan perceptan pembangunan kelautan dan perikanan.
Diterangkan Nova, sektor kelautan dan perikanan Aceh masih memiliki ruang pertumbuhan cukup besar.
Karenanya Gubernur meminta perlu dibangun koordinasi dan kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah Aceh, kabupaten/kKota dengan pusat.
“Untuk memajukan wilayah kepulauan, Pemerintah Aceh terus melakukan peningkatan aksesibilitas, diantaranya melalui program pengadaan kapal Aceh Hebat 1, 2 dan 3,” terang Gubernur.
Pemerintah Aceh, kata Nova, dalam berbagai kesempatan senantiasa mengajak para investor agar mau berinventasi di Aceh, termasuk dalam memanfaatkan potensi sektor keluatan dan perikanan.
Baca juga: Tumbuhkan Investasi, Nova Minta DKP Rancang Benefit Sharing Pengelolaan Perikanan Pusat dengan Aceh
Baca juga: Dorong Iklim Investasi, Nova Minta DKP Desain Benefit Sharing Pengelolaan Perikanan Pusat dan Aceh
Baik perikanan tangkap maupun budidaya dan dibidang pengolahan hasil perikanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman mengatakan, rakor ini dilaksanakan selama dua hari dan menghadirkan mantan menteri kelautan dan perikanan Rokhmin Dahuri.
“Kehadiran mantan menteri keluatan dan perikanan itu untuk memberikan pencerahan tentang potensi kemaritiman yang kita miliki,” katanya.
Rokchmin Dahuri dalam paparannya menyatakan, potensi perikanan tangkap laut di Aceh sangat besar.
Hingga tahun 2020 yang baru dimanfaatkan sekitar 46,97 persen.
Masih ada 53,03 persen lagi.