Breaking News:

Investasi

Dorong Iklim Investasi, Nova Minta DKP Desain Benefit Sharing Pengelolaan Perikanan Pusat dan Aceh

Nova mengatakan, selaras dengan tujuan Sustainable Developmen Goals (SDGs) ke 14, dimana terdapat kesepakatan bahwa ekosistem samudera, laut dan sumbe

Penulis: Herianto | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBI/HERIANTO
Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman dan Kepala UPTD PPMHP DKP Aceh, T Nurmahdi, melihat tes formalin sampel ikan, di PPS Kutaradja Lampulo, Banda Aceh, Kamis (17/2/2022). 

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan untuk menumbuhkan iklim investasi perikanan di Aceh, Dinas Kelautan dan periknan Aceh, perlu membuat disain makanisme benefit sharing antara Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dengan pusat.

"Alasannya, batasan kewenangan yang sering beririsan dan berbeda tafsir, sangat merugikan pengembangan usaha kelautan dan perikanan,” kata Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT dalam sambutannya pada acara Rakor Kemaritiman dan Peningkatan Ekonomi Aceh, yang diselenggarakan di Hotel Grand Nanggroe, Selasa (1/3/2022) di Banda Aceh.

Acara ini, dihadari Koordinator Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS, Para Kepala SKPA, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah Aceh, pejabat struktural dan fungsional di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, akademisi dan undangan lainnya.

Nova mengatakan, selaras dengan tujuan Sustainable Developmen Goals (SDGs) ke 14, dimana terdapat kesepakatan bahwa ekosistem samudera, laut dan sumber daya yang dikandungnya, agar dikelola secara berkelanjutan, kemudian diterjermahkan dalam kebijkan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang dilandasi dengan tekad menjaga terpemiharanya keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab.

VIDEO Mantan Kadis Perikanan Aceh Timur Dicambuk 15 Kali, Pasangan Wanitanya 100 Kali

Selaras dengan tujuan di atas, amanat UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerinthan Aceh, juga menyatakan bahwa Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya alam yang hidup di laut Aceh.

Amanah ini, kemudian diterjemahkan menjadi berbagai program dan kegiatan yang kesemuanya bermuara pada peningkatan ekonomi.

Capaian sektor kelautan dan perikanan selama periode 2017 – 2021 menjadi motivasi dan perceptan pembangunan kelautan dan perikanan.

Capaian ini terjadi ditengah penguatan visi sektor keluatan dan perikanan, sebagai pembangkit gerak ekonomi daerah.

Terdapat beberpa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tolok ukur capaian target pembangunan.

Dirjen Perikanan Budidaya Puas dengan Klaster Budidaya Udang di Aceh Tamiang

Pertama, nilai tukar nelayan (NTN) , rasio capaiannya menunjukkan perkembangan signifikan setiap tahun berkisar antara 97,17 – 105,07. Capaian ini menegaskan, bahwa terdapat perubahan positif pada pendapatan nelayan.

Kedua, produksi perikanan mencapai 352.000 ton pada tahun 2021 lalu, dengan kenaikan rata-rata 1,15 persen per tahun dan ketiga konstribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produkl Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh cukup besar 5,25 persen.

“Konstribusi ini menunjukkan bahwa sektor keluatan dan perikanan memiliki kekuatan penuh,”ujar Nova.

Keempat, angka konsumsi ikan Aceh juga mengalami kenaikan per kapita per tahun. Pada tahun 2017 angkanya baru sebesar 51,5 Kg/kapita/tahun, tahun 2021 naik menjadi 59,85 per Kg/tahun/kapita.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved