Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dibuat geram dengan percakapan di grup WhatsApp TNI yang memperdebatkan penolakan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Tanpa tedeng aling-aling, kegeraman Jokowi itu langsung disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan atau Rapim TNI-Polri Tahun 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (1/3/2022).
Menanggapi pernayataan Presiden Jokowi itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman angkat bicara.
Jenderal Dudung mengatakan apa pun yang terjadi TNI AD akan mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah mengenai IKN.
TNI AD disebut Dudung siap pindah ke wilayah ibu kota baru.
Karena itu, mantan Pangkostrad itu memperingatkan para komandan satuan agar tidak berbicara yang aneh-aneh mengenai kebijakan IKN.
Dudung menegaskan prajurit TNI AD siap mendukung dan tetap tegak lurus terhadap kebijakan pemerintah mengenai IKN tersebut.
“Komandan satuan di sini ya dukunglah pemerintah jangan ada yang ngomong aneh-aneh lah. Kita loyalitas tegak lurus kepada Presiden sebagai pimpinan atau panglima tertinggi kita,” kata Jenderal Dudung sebelum memimpin Rapim TNI AD Tahun 2020 di Mabesad, Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Baca juga: Empat Pesan Jokowi kepada TNI-Polri: Jangan Undang Penceramah Radikal hingga Tak Ada Demokrasi
Baca juga: Jokowi Minta Grup WA TNI-Polri Ditertibkan, Ada Percakapan Menolak IKN Nusantara
Jenderal Dudung menambahkan bahwa kebijakan pemerintah yang akan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan merupakan sudah final.
“Prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan dan ini sudah final,” ujar Dudung
Selain itu, ia memastikan bahwa TNI AD siap membantu proses pengamanan ketika pembangunan IKN baru dilakukan.
Hal ini sejalan dengan rencana pembentukan satuan-satuan kecil TNI AD di wilayah IKN.
“Tentunya nanti pada saat proses akan ada satuan-satuan kecil dalam rangka membantu proses pengamanan pada saat proses pembangunan, itu nanti yang akan ditempatkan,” kata Dudung.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan kepada TNI-Polri untuk mengencangkan kedisplinan nasional terhadap para personelnya.
Jokowi juga mengingatkan kedisiplinan personel TNI dan Polri berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil, di tubuh TNI dan Polri tidak ada demokrasi.
“Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional,” ujar Jokowi.
Jokowi pun mencontohkan mengenai kedisiplinan nasional yang perlu dikencangkan di antaranya mengenai pembicaraan mengenai penolakan kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) di grup-grup WhatsApp.
Padahal, kata Jokowi, kebijakan mengenai IKN sudah diputuskan pemerintah dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
Untuk itu, Presiden pun memperingatkan kepada Pimpinan TNI dan Polri untuk berhati-hati jika pembicaraan di grup-grup WhatsApp terus diperbolehkan.
“Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR,” kata Presiden Jokowi.
“Kalau di dalam disiplin TNI/Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Hati hati. Dimulai dari hal-hal kecil, nanti menjadi besar, kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI/Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan.”
Baca juga: Lagi, Polisi di Bener Meriah Tangkap Pelaku Sabu, Amankan BB 0,50 Gram
Baca juga: Pasukan Lintas Udara Rusia Mendarat di Kharkiv, Ibu Kota Ukraina Bersiap Hadapi Serangan Besar
Baca juga: VIDEO - Sajian Kuah Beulangong Pada Peringatan Israk Mikraj di Dayah Insan Qurani
Kompastv: Jokowi Geram Grup WA TNI Bahas Tolak IKN, KSAD Peringatkan Semua Komandan Jangan Ngomong Aneh-aneh