Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kian menguat pada akhir Maret 2022 mendatang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah-sudah biasanya melakukan perombakaan jajaran pembantunya pada Rabu PON. Rabu PON akan jatuh pada 23 Maret 2022 besok.
Lantas, apakah Kepala Negara RI ini akan melakukan reshuffle kabinet pada hari tersebut?
Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut, Presiden Jokowi mengundang seluruh menteri untuk hadir dalam agenda rapat terbatas (Ratas) di Istana Presiden pada Rabu (23/3/2022).
Namun, ia mengaku tak mengetahui apakah itu akan mengumumkan reshuffle kabinet atau tidak.
"Reshuffle itu domainnya Presiden, jangan tanya sama saya. Terlalu banyak isu reshuffle diulang-ulang," kata Johnny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/3/2022).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem ini menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Meski begitu, jika memang dirasa perlu melakukan evaluasi atau bahkan pergantian menteri, dirinya menyerahkan persoalan itu sepenuhya kepada Presiden Jokowi.
"Kalau hasil evaluasinya ada yang perlu diperbaiki atau dilengkapi atau bahkan diganti direposisi itu kewenangan residen," ujar Plate.
Sebelumnya, Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB Luqman Hakim mengembuskan kabar bahwa Presiden Jokowi pada akhir Maret 2022 nanti akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengaku mendapatkan bocoran informasi.
Nantinya Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan jatah satu kursi atau satu menteri dan wakil menteri.
Namun, ia tak menjelaskan ihwal sosok kader PAN, siapakah yang akan menjadi pembantu presiden tersebut.
"PAN dapet satu menteri plus satu wamen," ujarnya.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi 8 Desember 2021, Sejumlah Nama Calon Menteri Bermunculan
Baca juga: Isu Reshuffle Kembali Mencuat, Jokowi Dikabarkan akan Rombak Kabinet 8 Desember 2021
Surya Paloh: Tak Ada Alasan Jokowi untuk Lakukan Reshuffle
Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.
Menurut dia, jajaran pembantu presiden saat ini sudah cukup solid dan efektif dalam bekerja membantu Kepala Negara menjalani sebuah pemerintahan.
"Tapi saya yakin dan percaya, bahwasannya sejauh presiden menganggap jalan roda pemerintahannya berjalan efektif, saya yakin enggak ada reshuffle. Tidak ada reason (alasan) untuk membuat reshuffle," kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Meski begitu, ia menyebut kebijakan perombakan kabinet itu mutlak hak prerogatif dari seorang presiden. Oleh sebab itu, dirinya akan menghargai setiap keputusan yang akan diambil oleh Presiden Jokowi.
"Presiden yang memiliki hak prerogatif, mengatur kabinetnya, merasa ada sesuatu yang tidak tepat."
"Fungsi dan peran yang dijalankan pembantunya. Jadi kembali kepada hak-hak prerogatif presiden, dan Nasdem menghargai itu semuanya," ujar dia.
Tanggapan PKS
Isu perombakan kabinet (reshuffle) kembali mengemuka beberapa waktu belakangan.
Kabar ini terus mencuat pasca merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke barisan koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Bahkan, kabar reshuffle ini pun dikonfirmasi Wali Kota Bogor yang juga kader PAN, Bima Arya Sugiarto.
Isu reshuffle ini juga mendapat komentar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS mempertanyakan rencana reshuffle kabinet tersebut justru dilakukan saat kinerja pemerintah dipersepsikan bagus berdasarkan sejumlah hasil survei.
“Agak lucu, tingkat kepuasan masyarakat tinggi, tapi kok ada reshuffle,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kompas TV, Sabtu (12/3/2022).
Meski demikian, Mardani mengingatkan bahwa memang ada sejumlah permasalahan misalnya menyangkut kelangkaan minyak goreng, serta polemik rencana pembangunan ibu kota negara baru.
Mardani menyatakan, partai politik memang memiliki hak untuk memilih bergabung ke pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin.
“Silakan yang ingin bergabung ke Pak Jokowi adalah hak semua partai. Saya mendoakan siapa pun partai yang mengambil keputusan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Mardani juga menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, meskipun menjadi aneh karena dilakukan justru di tengah kabar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. (*)
Baca juga: Puluhan Kendaraan Dinas Setdakab Bener Meriah Tunggak Pajak
Baca juga: Reaksi Pertama Teuku Ryan Saat Tahu Ria Ricis Hamil, Langsung Sujud Syukur : Alhamdulillah Ya Allah
Baca juga: VIDEO Ratusan Kelelawar Bergelantungan di Pohon, Warga Resah Dihantui Suara Bising di Malam Hari
Kompastv: Presiden Jokowi Undang Para Menterinya di Rabu PON Besok, Apakah akan Ada Reshuffle?