Baca tanpa iklan
Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (24/3/2022) sore kembali menjalin kerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kabupaten setempat terkait dukungan menuju kabupaten layak anak (KLA).
Kepala DPMP4 Abdya, Nur Afni Muliana mengatakan, hubungan kerjasama terkait KLA di Abdya patut mendapat dukungan dari semua pihak termasuk dari jurnalis khususnya yang tergabung dalam PWI Abdya.
“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab dalam melakukan perlindungan kusus anak dan pemenuhan hak-hak anak. Hal itu telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,” ujar Kepala DPMP4 Abdya, Nur Afni Muliana SPd didampingi Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lia Amelia, SE.
Untuk menjamin pemenuhan hak anak tersebut, katanya, pemerintah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak melalui pengembangan kabupaten layak anak.
Baca juga: Keuchik Terpilih di Abdya Ini Ditandu Keliling Kampung dan Dipeusijeuk Bergantian
“Di dalam siklus pembangunan manusia, bagi dari pendidikan, kesehatan, perlindungan kusus,kebudayaan dan lainnya. anak merupakan tahap pertama dan utama yang memerlukan perhatian dari semua pihak agar kebutuhan tumbuh kembangnya terpenuhi secara optimal,” ungkapnya.
Kabupaten layak anak sejauh ini, sebutnya, sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jika kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
“Upaya inilah yang terus dikembangkan di Abdya. Sehingga dukungan PWI juga sangat menentukan kemajuan kabupaten layak anak kedepannya, terutama dalam hal pemberitaan terkait hak anak,” ujarnya.
Kepala BKPSDM Abdya drh Hj Cut Hasnah Nur yang juga Tim Suvervisi KLA Abdya mengapresiasi upaya kerjamasama DPMP4 dengan PWI Abdya.
Baca juga: 2 Calon Keuchik Raih Suara Sama, Pilchiksung Ladang Neubok Jeumpa Abdya Diulang, Ini Dasar Hukumnya
“Pembentukan KLA adalah upaya bagaimana anak-anak mendapatkan kesempatan dan motivasi yang terbaik terhadap perlindungan yang terbaik. Tidak cukup dengan kerjasama saja (MoU) tapi akan terus berkelanjutan,” kayanya.
Mirisnya, sebutnya, dikalangan masyarakat sekarang, nilai sosialnya sudah kurang dan tidak saling peduli.
“Dalam hal ini kita berbicara kontrol sosial dalam masyarakat agar anak-anak kita dan perempuan terjaga marwahnya. Bahkan ada 21 kasus yang terdata di P2TP2A dalam satu tahun ini dan sangat memperihatinkan,” paparnya.
Menurutnya, KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Ada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pengaturan tentang KLA di Kabupaten Abdya yakni dengan mengedepankan asas-asas tata pemerintahan yang baik, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pandangan anak.
PWI Mendukung
Ketua PWI Abdya, Drs H Zainun Yusuf didampingi Sekretrasinya Syafrizal ZA SH serta pengurus PWI lainnya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya upaya DPMP4 Abdya terkait kerjasama mengenai KLA Abdya.
Dukungan dalam bentuk tulisan seperti berita tentang KLA serta dukungan dalam bentuk lainnya akan terus diupayakan dengan harapan KLA Abdya dapat terlaksana secara optimal.
“PWI Abdya menyambut baik hubungan kerjasama terkait KLA ini. Program ini harus didukung oleh semua pihak agar hak-hak dapat terpenuhi,” paparnya.
Baca juga: Truk Terbalik di Bireuen, Minyak Goreng Curah Tumpah ke Lantai Pabrik Penggilingan Padi
Ditambahkan, pengembangan KLA merupakan salah satu terobosan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pembangunan dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi serta untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan.
Hadirnya KLA ini diharapkan dapat mencermati setiap kasus kekerasan terhadap anak, sekecil apapun kasus tersebut untuk kemudian memikirkan solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang dituangkan dalam suatu rumusan kebijakan KLA.
“Saya yakin dan percaya bahwa penanaman nilai-nilai luhur budaya sejak dini seperti kejujuran, budi perkerti, akhlak mulia, nasionalisme, kesetiakawanan sosial dan sikap kesatria akan lebih efektif dari pada menunggu setelah mereka menjadi dewasa. KLA ini merupakan solusi terbaik, agar anak-anak generasi bangsa tetap terlindungi,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota DPRK Abdya Juli Nardi mengapresiasi upaya kerjasama DPMP4 Abdya dengan PWI kabupaten setempat mengenai pengembangan KLA tersebut.
Baca juga: Ombudsman RI Anugerahkan Predikat Kepatuhan Tertinggi untuk Bupati Abdya
Bahkan secara khusus pihaknya juga memantau terkait program gampong layak anak serta forum anak yang telah berjalan di desa-desa dalam kabupaten setempat.
Dalam upaya pengembangan KLA perlu diperkokoh kemitraan pemerintah dengan para pelaku lain yang akan memberikan kontribusi yang unik salah satunya dengan PWI.
Selain itu, tambahnya, melalui kemitraan dan partisipasi ini akan mendorong pemanfaatan segala jalur partisipasi untuk mensejahterahkan dan meningkatkan perlindungan hak anak.
“Selaku wakil rakyat pastinya saya mendukung program ini, bahkan sejak awal saya telah bersama dengan DPMP4 untuk pengembangan KLA Abdya,” pungkasnya. (ABD)
Baca juga: Gadis Takengon Bunuh Diri di Kamarnya, Tinggalkan 4 Lembar Surat, Isinya Bikin Hati Teriris