Menko Luhut vs BEM UI: Diteriaki Otoriter hingga Ditagih Soal Big Data Penundaan Pemilu 2024

Editor: Faisal Zamzami
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (16/2/2022). Pimpinan Bank Dunia tersebut adalah Axel Van Trotsenburg selaku Managing Director of Operations, Manuela V Ferro selaku Vice President East Asia and Pasific Region, serta Satu Kahkonen selaku Country Director Indonesia. Turut mendampingi selain Luhut yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr

"Sepakat !" teriak mahasiswa lain.

Mendengar pernyataan tersebut, Luhut balik bertanya. 

Ia pun juga mengatakan dirinya tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan ucapannya kepada mahasiswa.

"Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan yang saya punya sama kalian ?" tanya Luhut.

"Itu sudah jadi narasi yang beredar dari pejabat publik. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan tiga periode, penundaan pemilu," jawab Bayu.

"Enggak, kamu berasumsi. Enggak boleh itu," ucap Luhut.

"Asumsi itu lahir dari ketidakjelasan dari istana," sambung Bayu. 

Baca juga: VIDEO BEM UI Curiga Luhut Tidak Mau Buka Big Data karena Pesanan Presiden Jokowi

Baca juga: Debat dengan Mahasiswa UI Soal Big Data Penundaan Pemilu 2024, Luhut: Kamu Gak Berhak Nuntut Saya

Luhut Tegaskan Tidak Ada Penundaan Pemilu

Lebih lanjut, Luhut menegaskan  wacana penundaan pemilu tidak benar adanya.

Terlebih Presiden Joko WIdodo (Jokowi) juga telah memberikan pernyataannya dengan menetapkan tanggal pemilu 2024. 

"Presiden sudah bilang, pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024, harus gimana lagi ?" tanya Luhut.

Lanjut mahasiswa soal big data. 

"Jadi apakah benar big data itu disampaikan ? Atas keinginan siapa itu ? Kita minta jawaban tegas," tanya mahasiswa.

"Saya bilang, saya yang ngomong, enggak ada yang lain," jawab Luhut.

"Jadi pejabat publik sedang mengizinkan Pak Jokowi untuk ini (3 periode) ?" tanya Bayu.

Halaman
123

Berita Terkini