Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - H. Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma anggota DPD RI asal Aceh disambut ramah oleh Pimpinan lengkap dan sejumlah anggota DPR Kota Banda Aceh, Senin (18/7/2022).
Bagaikan abang dan adik yang jarang bertemu antara Haji Uma dan sejumlah anggota DPRK Banda Aceh.
Begitulah kiasan yang cocok untuk menyimpulkan pertemuan Haji Uma dengan Pimpinan dan sejumlah anggota DPRK Banda Aceh.
Mereka sering berkomunikasi melalui jaringan, namun sangat jarang bertemu langsung
Kunjungan Haji Uma ke DPRK Banda Aceh dalam rangka Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBN yang difokuskan pada pengawasan Dana Alokasi Umum (DAU).
Baca juga: Haji Uma: 4 Nelayan Aceh akan Dipulangkan dari Thailand
Haji Uma sama sekali tidak menyangka sambutan DPRK Kota Banda Aceh yang begitu mulia dan antusias.
Awalnya Haji Uma mengira pertemuannya itu hanya dihadiri Ketua DPRK dan Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh
Namun nyatanya hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu pimpinan lengkap DPRK, Farid Nyak Umar (Ketua), Usman (Wakil Ketua I), Isnaini Husda (Wakil Ketua II).
Sejumlah ketua Fraksi dan ketua Komisi turut hadir Royes Ruslan, Tuanku Muhammad, Ramza Harli, Dr Musriadi, Daniel A Wahab, Ilmiza Sa'aduddin Djamal, Tati Meutia Asmara, Arifin, Safni, Sekretaris DPRK dan Humas DPRK.
Baca juga: Ibu Perlihatkan Foto Anaknya, Pemuda Pidie Hilang Kontak di Riau, Keluarga 4 Tahun tak Komunikasi
Selanjutnya dari unsur Pemerintah Kota Banda Aceh dihadiri oleh Weri, SE, MA (Kepala Bappeda) dan M. Iqbal Rokan (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan) serta turut hadir para Staf Ahli DPD RI, Muhammad Daud dan Mulyadi
Diskusi menarik berlangsung mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 18.30 WIB yang dipimpin langsung oleh Farid Nyak Umar, Ketua DPRK Banda Aceh
Sejumlah permasalahan DAU dipaparkan M. Iqbal Rokan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
Salah satunya terkait formulasi alokasi DAU selama Covid-19 hingga saat ini telah berdampak pada berkurangnya alokasi DAU untuk Kota Banda Aceh dibandingkan sebelum Covid-19
Dana DAU Kota Banda Aceh sebelum Covid-19 mencapai Rp 600 miliar lebih per tahun.
Namun selama Covid-19 hingga saat ini DAU kota Banda Aceh hanya berkisar Rp 539 miliar.
Baca juga: Rindu Membawa Petaka, Gadis Muda Tewas Dicium Kekasihnya, Dokter: Ada Bekas Cupang di Leher
Sementara itu Royes Ruslan, Politisi Partai Demokrat ikut menyampaikan aspirasinya yang mendorong Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus DAU untuk Kota Banda Aceh.
Mengingat Kota Banda Aceh selain sebagai Pusat Ibukota Provinsi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya dan Kota Sabang
Dorongan perhatian khusus Pemerintah Pusat untuk Kota Banda Aceh juga ikut disuarakan Tuanku Muhammad.
Termasuk menyuarakan permasalahan anggaran yang tidak cukup untuk penggajian P3K Guru dan resiko kekurangan guru di sekolah negeri akibat tidak mampu membayar P3K Guru nantinya dibandingkan dengan sistem tenaga kontrak selama ini
Baca juga: Ketua DPRK Banda Aceh Ingatkan Pj Wali Kota Sejumlah Masalah Kota, Salah Satunya Persoalan Keuangan
Selain membahas DAU peserta rapat lainnya, yaitu Usman (Wakil Ketua I) dan Ramza Harli ikut membahas perpanjangan dana Otsus/ DOKA yang akan segera berakhir tahun 2027 mendatang dan defisit anggaran Kota Banda Aceh yang mencapai Rp 118 Miliar.
Semua pertanyaan yang dilontarkan peserta rapat kepada Haji Uma dijawab menarik dan terperinci berdasarkan regulasi yang ada.