Baca tanpa iklan
Semoga nantinya revisi UUPA berhasil dilakukan masuk Prolegnas," tutupnya.
Sebelumnya, mantan Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Otsus Aceh-Papua, Sayed Muhammad Muliady meminta anggota DPRA untuk bergerak cepat memperjuangkan perpanjangan dana otsus Aceh sebelum berakhir pada tahun 2027.
"Kalau DPRA tidak melakukan gerakan, ini akan habis waktu (untuk perjuangkan perpanjangan dana otsus)," kata Sayed saat menjadi narasumber pada acara Podcast Serambi di Kantor Serambi Indonesia, Minggu (24/7/2022).
Menurut Sayed, sebenarnya dalam diskusi lepas dengan pimpinan partai di Aceh, masalah perpanjangan dana otsus ini menjadi topik yang harus dibereskan.
Tentu karena mengingat batas waktu penerimaan dana otsus Aceh dari pemerintah pusat akan berakhir tahun 2027 setelah pertama diterima tahun 2008.
Di sisi lain, selama ini Pemerintah Aceh mengandalkan dana Otsus untuk melakukan pembangunan.
Total dana otsus yang sudah diterima dari tahun 2008 hingga 2022 mencapai Rp 95,93 triliun.
Dalam podcast dengan Serambi, Sayed mengingatkan tokoh-tokoh Aceh untuk tidak memikirkan lagi persoalan-persoalan yang tidak penting, seperti masalah penunjukkan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh karena itu hanya masalah birokrasi di tingkat Pemerintah Pusat.
"Yang dipikirkan adalah next, salah satunya soal perpanjangan dana Otsus," ujar putra Aceh yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Jawa Timur ini.
Menurut Sayed, cara agar dana otsus Aceh bisa diperpanjang seperti Papua yaitu dengan melakukan revisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"Kalau nggak ada revisi undang-undang ini bahaya.
Kenapa? Karena 2027 habis.
Caranya bagaimana, revisi.
Revisi itu ke DPR RI dan harus masuk dalam prolegnas agar bisa dibahas," ucapnya.
Karena itu, Sayed yang berprofesi sebagai advokat nasional ini berharap semua anggota DPRA dari semua fraksi harus duduk bersama membahas pasal-pasal mana saja dalam UUPA yang perlu direvisi.