Pj Gubernur Ajak Semua Pihak Hapus Ego Sektoral

BANDA ACEH - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengajak seluruh elemen masyarakat di Aceh untuk menghapus ego sektoral.

Sebab, menurutnya, pembangun di Aceh hanya bisa dilakukan secara bersama-sama.

Ajakan itu disampaikan Pj Gubernur Aceh dalam sambutannya pada peringatan 17 tahun Damai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8/2022).

“Pembangunan Aceh yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat hanya bisa diwujudkan jika dilakukan secara bersama-sama.

Karena itu, mari kita hapus ego sektoral dan secara bersama-sama bekerja demi mewujudkan pembangunan Aceh yang akan berdampak positif bagi masyarakat,” ajak Pj Gubernur.

“Ada stigma yang menyebutkan bahwa Aceh tidak aman, padahal kita ketahui bersama bahwa Aceh adalah daerah yang aman.

Mari kita hapus stigma itu, agar masyarakat luar mengetahui bahwa Aceh adalah daerah yang aman untuk dikunjungi,” imbuh Achmad Marzuki.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur juga meminta izin kepada seluruh tokoh Aceh untuk memimpin Aceh agar dapat terus menjaga perdamaian yang hakiki di Tanoh Rencong.

"Pada kesempatan ini, saya mohon izin kepada seluruh tokoh Aceh bahwa saya dilantik menjadi Pj Gubernur tanggal 6 Juli 2022.

Saya izin memimpin Aceh ini agar dapat melaksanakan perdamaian yang sudah di-MoU-kan 17 tahun, untuk seterusnya," katanya.

Achmad Marzuki menyatakan, Pemerintah Aceh memerlukan dukungan berbagai pihak dan akan bekerja keras untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan melakukan pembangunan.

Ia juga berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat derajat kesehatan masyarakat, serta mengakselarasi pembangunan di seluruh wilayah.

"Selama menjadi Pj Gubernur, saya akan berusaha agar investor masuk ke Aceh," tambah Achmad Marzuki.

Pj Gubernur Aceh berharap semua pihak dapat selalu menjaga kekompakan dan persatuan.

"Kita pasti bisa menyonsong Aceh yang lebih tenteram, damai, dan sejahtera," tutupnya.

Serahkan sertifikat lahan

Hal penting dari peringatan 17 tahun Damai Aceh, kemarin, adalah penyerahan secara simbolis sertifikat lahan pertanian yang pantas oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk enam kelompok eks kombatan GAM, tapol/napol, dan masyarakat korban konflik seperti diatur pada butir 3.2.5 huruf a, b, dan c MoU Helsinki.

Ketua BRA, Azhari Cage, dalam sambutannya mengatakan, ia sudah memimpin BRA sembilan bulan setelah dipercayakan oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Muzakir Manaf alias Mualem dan di-SK-kan oleh Gubernur Aceh pada 26 November 2021 lalu.

Setelah serah terima jabatan (sertijab) dengan ketua lama, Sayed Fakhrurrazi, menurut Azhari Cage, dirinya bersama tim langsung bekerja untuk mewujudkan program-program yang menyangkut dengan reintegrasi.

Dalam mewujudkan program-program tersebut, BRA bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) gencar turun ke lapangan menjumpai ketua KPA kabupaten kota, bupati/wali kota, hingga Satker BRA.

"Sehingga pada hari yang berbahagia ini (kemarin-red) insya Allah kita serahkan sertifikat tanah seluas 22.

819 hektare secara simbolis," sebut Azhari.

Selain menyerahkan sertifakat lahan pertanian bagi eks kombatan, tapol/napol, dan masyarakat korban konflik, BRA pada tahun ini juga menyalurkan bantuan sosial, ekonomi, dan santunan kepada 300 anak yatim dari seluruh Aceh. (mas)